Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong perguruan tinggi dan sektor lainnya, untuk bahu-membahu mengedukasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Di antaranya mengenai over fishing atau penangkapan ikan berlebihan, dan adanya potensi bencana di pesisir selatan dan utara Jawa.

“Jadi kita bicara society 5.0 untuk wilayah pesisir, dan bagaimana resilient atau ketahanan wilayah itu ada. Sehingga, kalau kita bicara mitigasi kebencanaan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, maka seminar ini menjadi penting. Perguruan Tinggi kemudian mendorong anggotanya dari Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan ini, untuk peduli, untuk memikirkan,” kata Ganjar, seusai acara Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional, di Universitas Diponegoro, Selasa (20/9/2022).

Ganjar memberikan gambaran, wilayah pesisir Pulau Jawa, baik pesisir selatan (Pansela) maupun utara (Pantura), memiliki potensi yang berbeda. Misalnya di wilayah selatan memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi terkait megathrust. Bahkan, sudah ada penelitian terkait potensi megathrust itu dari perguruan tinggi.

“Maka bagaimana membangun wilayah pesisir dan kelautan di selatan, yang kita betul-betul paham di situ ada potensi bencana, sehingga kita bisa mengantisipasinya. Itu di wilayah selatan,” jelasnya.

Berbeda dengan wilayah pesisir utara, menurutnya, persoalan yang dihadapi lebih kompleks lagi. Selain soal over fishing seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, juga ada potensi kebencanaan seperti land subsidence atau penurunan tanah.

“Nah di Pantura adalah over fishing, tadi Pak Menteri Trenggono sudah menyampaikan gambar dengan citra satelit, yang kapalnya penuh minta ampun di Laut Jawa. Maka model seperti ini mesti ada penataan. Tadi kementerian sudah akan melakukan penataan. Ini untuk over fishing-nya,” ungkap Ganjar.

Sementara, terkait pengelolaan di coastal area, dibutuhkan penanganan yang menyeluruh karena potensi land subsidence-nya cukup tinggi di wilayah utara. Beberapa hal sudah dilakukan terkait civil work, seperti membuat tanggul laut. Tetapi juga perlu dilakukan lagi edukasi kepada masyarakat dan pengelola perumahan rakyat. Jika kondisi semakin parah, bukan tidak mungkin harus diambil langkah tegas dengan pemindahan pemukiman ke tempat yang lebih baik.

“Di coastal areanya itu ada potensi land subsidence atau penurunan tanah yang terkenalnya dengan rob. Maka kenapa civil work-nya mesti kita kerjakan seperti membuat tanggul, tetapi edukasinya juga harus kita lakukan. Ini butuh multisektor untuk melakukan itu. Seminar ini menjadi penting kalau kemudian kita mau bermigrasi dengan kondisi perubahan eksternal yang demikian dahsyatnya. Maka pembangunan yang land base oriented menjadi ocean base oriented atau maritim base oriented,” bebernya.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, ada lima kebijakan yang menjadi fokus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Pertama, terkait perluasan konservasi laut, sehingga mampu mencapai target 30 persen produk kelautan pada 2050. Kedua, penangkapan ikan secara terukur agar populasi ikan terjaga dan tidak over fishing. Ketiga, peningkatan budidaya untuk menciptakan produk perikanan yang menjadi champion-nya negara.

“Keempat adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi. Maka harus dicegah. Kalau pesisirnya rusak, maka laut juga tidak sehat dan kemudian bencana lebih mudah. Kelima, bulan cinta laut, yaitu dalam setahun ada satu bulan nelayan diminta tidak menangkap ikan, tetapi membersihkan sampah di laut, dan kami berikan kompensasi,” katanya.

Selain itu, kementerian kelautan dan perikanan juga terus melakukan patroli sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia. Paling rawan adalah daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina. Tahun ini cuma lima kapal yang ditangkap, lebih kecil dari masa lalu.

“Kapal ini diserahkan ke kejaksaan, dan nanti akan kami minta agar diserahkan kepada nelayan untuk kepentingan produksi. Jadi lebih bermanfaat,” ujarnya. (Humas Jateng)*ul