Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG – Peringatan ke-110 International Women’s Day di Jawa Tengah dihelat sederhana. Peran perempuan di kala pandemi Covid-19, dikupas melalui bincang daring “Wanita dalam Kepemimpinan : Meraih Masa Depan di Zaman Covid-19”, yang menghadirkan Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Nur Arafah Yasin.

Nawal menyebut,  peran perempuan dapat dimaksimalkan dengan berorganisasi. Melalui wadah tersebut perempuan dituntut untuk selalu belajar, berekspresi dan membangun kemampuan diri.

“Jumlah perempuan lebih dari setengah populasi manusia, dengan data ini harus dijadikan sebagai tantangan (kala pandemi). Kita harus memanfaatkan kanal digitalisasi dan memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya, Kamis (18/3/2021).

Istri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen ini mencontohkan, bagaimana seorang Ane Avantie yang adalah perancang, memanfaatkan platform digital, juga berjualan makanan saat pandemi. Melalui contoh ini, Nawal ingin, perempuan tidak berpangku tangan saat kondisi tidak menentu seperti ini.

Selain itu, peran perempuan harus dibagi dengan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga. Ia memandang, komunikasi dan pembagian peran domestik antara suami istri, adalah hal wajar dan tidak tabu.

“Saya dengan empat orang anak, masih mengajar di sekolah tinggi dan institut. Oleh karenanya, saya berkomitmen dan komunikasi dengan bapak. Saya tentang pendidikan, suami saya terkait kebutuhan main anak. Kalau saya sedang mengajar, bapak tidak segan mengajak anak liburan, bahkan tanpa saya,” paparnya.

Terkait program pemerintah, Nawal menjelaskan ada berbagai program yang pro dengan perempuan. Contohnya, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang ditujukan untuk menumbuhkan perhatian bagi orang yang sedang hamil. Selain itu, adapula program Jo Kawin Bocah, yang merupakan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019, di mana diatur usia menikah minimal 19 tahun.

Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Provinsi Jateng Saptiwi Mumpuni mengatakan, Jo Kawin Bocah merupakan program yang memberi edukasi kepada keluarga rentan. Di antaranya mereka dari keluarga miskin, pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, dan pengasuh tunggal.

Akibat dari perkawinan anak, bisa berakibat buruk bagi pelakunya. Di antaranya, ketidaksiapan biologis, ketidaksiapan ekonomi hingga kedewasaan yang belum terbangun sehingga rentan pertengkaran.

“Kami memberi pemahaman dan membangun kesadaran kepada keluarga rentan akan risiko dari perkawinan anak,” pungkasnya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)