Dorong Pengadaan Barang dan Jasa yang Lebih Efektif dan Akuntabel, Pemprov Jateng Luncurkan “Keker Baja”

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa (APBJ) Setda Provinsi Jawa Tengah, resmi meluncurkan fitur baru Kertas Kerja Pengadaan Barang Jasa (Keker Baja) pada aplikasi Simonbaja. Fitur tersebut sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan, sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Peluncuran Keker Baja berlangsung di SMK Negeri 4 Surakarta, Selasa (28/10/2025), yang sekaligus dirangkai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

Keker Baja digagas oleh Kepala Subbag Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah, Syah Reni Ratna Dewi, sebagai inovasi yang membantu aparatur dalam menata proses pengadaan secara lebih terukur dan terdokumentasi.

Fitur tambahan tersebut juga merupakan tindak lanjut Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), Monitoring, Controling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi, serta arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana diperlukan kertas kerja dalam indentifikasi kebutuhan pada perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga, proses pengadaan barang jasa tetap mempertimbangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) maupun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Menurut Reni, fitur tersebut dirancang sebagai panduan kerja yang terstruktur, memuat langkah-langkah detail dan checklist yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), serta pihak terkait lainnya, mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

“Sehingga Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dapat teridentifikasi kebutuhan yang tepat, spesifikasi teknis yang akurat, serta perkiraan biaya atau harga barang jasa yang realistis,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah, Rusli Sofian Murwanto menyampaikan, Keker Baja menjadi alat bantu penting, dalam memastikan pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kertas kerja ini bukan sekadar dokumen tambahan, tapi alat bantu untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan, benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujar Rusli.

Pascapeluncuran, kegiatan Bimtek difokuskan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan Keker Baja. Antara lain mengenai pemahaman prinsip dan tujuan Keker Baja, simulasi pengisian kertas kerja pengadaan, manajemen risiko dalam pengadaan barang/ jasa dan kepatuhan terhadap regulasi terkini.

Rusli menyampaikan, dengan adanya fitur Keker Baja, proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi lebih tertib, efisien, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.

“Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jateng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” tandasnya. (Pd/Ul, Diskominfo Jateng)