WAWALI MINTA PELAKU UMKM BANTU TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

  • 30 Dec
  • yandip prov jateng
  • No Comments

SALATIGA-Wakil Walikota Salatiga Muh Haris berharap pelaku UMKM Kota Salatiga membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Demikan pintanya saat membuka Seminar Ketahanan Ekonomi Dalam Rangka Penguatan Sumber Daya Alam Sebagai Pilar Pembangunan Bekelanjutan yang digelar Badan Kesbangpol di Ruang Kalitaman Setda, 28/11.

“Memang Salatiga angka kemiskinannya terkecil di Jawa Tengah yaitu 5,24 persen, namun hal tersebut perlu kita tingkatkan kembali. Oleh karenanya saya mengajak kepada para pelaku UMKM dan Ibu-ibu PKK di Kota Salatiga membantu menurukan menjadi 4,7 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan,” ajak Muh Haris.

Muh Haris juga mengingatkan bahwa Salatiga menduduki peringkat 17 tingkat nasional, daerah dengan terdapt warga cebol. “Menurut badan internasional, orang dengan berbadan pendek sebenarnya disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk terus menigkatkan ketahanan pangan di kota kita tercinta ini,” Wawali mengingatkan

Wawali dalam kesempatan tersebut mencoba menguak kembali Trilogi pembangunan era Orde Baru. “Kita sudah lama tidak mendengar istilah terebut yaitu berisi tentang; Stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan nasional. Sekarang ini kita disibukkan dengan pesta demokrasi di tiap level, dari pilhan walikota, leislatif, gubernur dan presiden. Situasi politik jika terus menerus bergejolak maka pembangunan tidak akan maksimal. Ada relevannya jika hal tersebut disuarakan lagi dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan sekarang ini,” jelasnya.

Pemateri yang dihadirkan dalam  seminar berasal dari Kesbangpol, Dinas Pertanian Kota Salatiga dan dari UKSW. Peserta seminar berasal dari Pelaku UMKM dan Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan berjumlah 75 peserta.

Sri Sulanjari Pemateri dari UKSW menjelaskan jika pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi penerus memenuhi kebutuhan.

Berita Terkait