Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kota Pekalongan – Bencana banjir rob yang melanda pesisir Kota Pekalongan dalam beberapa tahun belakangan ini telah membuat beberapa kelurahan selalu tergenang air. Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berupaya menangani permasalahan banjir rob, diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Dutch Water Authorities (DWA),Rotterdam,Belanda. Usai DWA bersama Pemkot Pekalongan meninjau tanggul penahan rob dan menggelar workshop “Water Management” selama tiga hari di Kota Pekalongan, pihak DWA menyerahkan rekomendasi-rekomendasi upaya penanganan rob kepada Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE di ruang kerja Walikota setempat, Kamis siang (14/11/2019).

Sebelum penyerahan rekomendasi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini Msc, mengatakan bahwa hasil workshop tersebut akan dijadikan rekomendasi-rekomendasi langkah yang nantinya akan diambil oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi permasalahan rob yang ada di Kota Pekalongan.

“Ini merupakan langkah awal kita untuk mengetahui apa yang perlu dikerjakan setelah tanggul penahan rob selesai dibangun, perlu langkah-langkah selanjutnya memang karena tanggul rob tersebut masih akan diserahkan dari BBWS Pemali Juwana ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengelolaannya akan dilakukan oleh Pusdataru. Hari ini masih ada hal-hal yang belum pasti yang akan menjadi PR kami dan Kabupaten Pekalongan untuk berkoordinasi dengan BBWS dan Pusdataru Provinsi terkait dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing,” terang Anita.

Perwakilan dari DWA, Jeroen (Jerun) Louis menjelaskan kunjungan DWA ke Kota Pekalongan adalah membantu memberikan masukan ke Pemerintah Kota Pekalongan mengenai pengelolaan air sebagai upaya penanganan rob di Kota Pekalongan. Dari hasil workshop selama tiga hari kemarin, adapun usulan-usulan (rekomendasi) DWA, lanjut Jerun, antara lain tindaklanjut pemeliharaan dan perawatan infrastruktur penanganan rob seperti tanggul, pompa dan sebagainya merupakan prioritas kebijakan yang harus segera diambil Walikota, keberhasilan penanganan rob di Kota Pekalongan dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain khususnya terkait pemeliharaan keberlangsungan tanggul penahan rob yang menelan anggaran sebesar Rp500 Miliar. Selain itu, perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk pemeliharaan infrastruktur penahan rob tersebut dan membentuk lembaga berbasis masyarakat dan SK Walikota atau Peraturan Daerah agar upaya pengawasan pemeliharaan ini bisa berjalan dengan baik.

“Saya pikir, kunjungan kami kesini ke Kota Pekalongan merupakan proyek dan kerjasama yang sangat bagus untuk berbagi pengalaman dan ilmu untuk membangun tanggul yang baik, rumah pompa dengan kualitas yang baik. Saya harap setelah pembangunan infrastruktur penahan rob ini terselesaikan, Pemkot wajib melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pemeliharaannya karena hal ini sangat penting untuk terus bersinergi bersama. Koordinasi ini akan terwujud dengan baik melalui sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu,” papar Jerun.

Menanggapi usulan masukan-masukan dari DWA, Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE sangat setuju akan usulan tersebut. Menurut Saelany, masyarakat Kota Pekalongan khususnya yang tinggal di sekitar infrastruktur pembangunan tanggul penahan rob memang perlu dilibatkan untuk turut serta menjaga keberlangsungan tanggul dan pompa.

“Mudah-mudahan pembangunan tanggul penahan rob ini bisa sesuai harapan kita bersama sebagai salah satu ikhtiar upaya menanggulangi rob, InshaAllah akhir Desember ditargetkan sudah bisa selesai untuk kemudian kami tindaklanjuti pemeliharaannya dengan merencanakan pembentukan lembaga berbasis masyarakat sesuai rekomendasi dari DWA,” pungkas Saelany.

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin