TAHUN 2018, KEMISKINAN DI KEBUMEN DITARGET TURUN 14,7 PERSEN

  • 23 Mar
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

KEBUMEN – Kabupaten Kebumen pada 2018 ditarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 5,74 persen. Yakni pada angka 14,7 persen. Sedangkan angka kemiskinan di kabupaten penghasil biji jenitri ini pada 2015 lalu mencapai 20,44 persen. Sehingga menempatkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten/kota termiskin kedua di Jawa Tengah. Hal itu terungkap pada Musrenbangwil se-eks Karesiden Kedu, yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Selasa (21/3).

Sedangkan, terhadap permasalahan pengangguran terbuka, Kebumen ditarget dapat menekan hingga 1,97 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka pada 2015 lalu mencapai 4,14 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen.

“Kebumen itu unik, angka kemiskinannya tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonominya juga tertingi di eks Karesidenan Kedu. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menyampaikan paparannya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen pada 2015 mencapai 6,29 persen. Jauh lebih tinggi dari kabupaten tetangga, yakni Purworejo dan Wonosobo  masing-masing 5,12 persen, Temanggung 5,17, Magelang 5,98 dan Kota Magelang 5,07. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,4 persen.

Kabupaten Wonosobo masih memegang rekor sebagai kabupaten termiskin di eks Karesidenan Kedu dan di Jawa Tengah. Angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 21,45 persen, disusul Kebumem sebanyak 20,44 persen. Kemudian Purworejo 14,27 persen, Magelang 13,07, Temanggung 11,76 dan Kota Magelang 9,05 persen. Sedangkan angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 23,58 persen.

“Untuk Wonosobo dan Kebumen, nggak usah berkecil hati. Ini akan menjadi fokus kita, program apa yang mestinya akan kita buat,” ujar Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar, salah satu indikator kemiskinan adalah kondisi rumahnya yang tidak layak (RTLH). Untuk mengatasi hal tersebut, tidak dapat hanya mengandalkan APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Kita harus kreatif, bisa mencari CSR. Ada juga Baznas, atau lembaga keagamaan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong perbankan mau menyediakan kredit untuk warga miskin yang dikhususkan untuk membangun rumah tidak layak huni (RTLH). “Tapi ini baru wacana. Bisa nggak ya ada kredit perbankan untuk orang miskin,” tegasnya.

Musrenbangwil yang diberi tajuk Rembug Bareng Gubernur Jawa Tengah ini diikuti bupati/walikota dan stakeholder dari Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kota Magelang.

Musrenbangwil ini dimaksudkan untuk menjembatani perencanaan strategis jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Yang juga melibatkan sejumlah perwakilan masyarakat dari gender, anak-anak dan penyandang difabel.

Dalam kegiatan ini setiap kepala daerah menyampaikan laporan terkait rencana pembangunan dan permasalahan yang sedang dihadapi di daerahnya masing-masing. Rata-rata permasalahan yang dihadapi yakni masalah kemiskinan, infrastruktur jalan yang belum baik, kesehatan dan pendidikan serta permasalahan lain.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, pada paparannya menyampaikan sejumlah program unggulan untuk mengentaskan kemiskinan. Diantaranya, pembangunan jalan lintas utara yang melewati lima kecamatan. Dengan dibukanya akses baru tersebuti diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, yang selama ini wilayah utara Kebumen menjadi lumbung masyarakat miskin.

“Jalan ini dibangun sepanjang 67,5 kilometer yang sudah kita mulai pada akhir 2016 dan diharapkan akhir 2018 selesai. Jika jalan ini selesai maka tingkat kemiskinan di utara cepat berkurang,” papar Mohammad Yahya Fuad.

Kemudian, mulai tahun ini Pemkab Kebumen juga merintis kawasan industri di wilayah selatan. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 175 hektar, yang lokasinya sangat dekat dengan JJLS yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat. “Oleh karenanya pada 2018 kami mohon dibantu jalan pendukung masuk ke kawasan industri,” pinta bupati dihadapan Gubernur Ganjar Pranowo.

Terkait dengan, RTLH bupati juga meminta Pemprov Jawa Tengah memberikan bantuan sebanyak 1.320 unit untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Jumlah tersebut 40 persen dari keseluruhan anggaran RTLH yang ada di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen sendiri pada 2017 ini mengalokasikan anggaran untuk 3.300 RTLH. “Abilan 40 persen dari provinsi dapat direalisasikan maka pada 2019 program RTLH Kebumen tuntas mencapai 26.108 unit,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemkab Kebumen menanggung premi BPJS untuk 100.000 masyarakat miskin. Jumlah tersebut ditanggung oleh APBD sebanya 50.000 dan APBDes sebanyak 50.000 warga miskin.

“Ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia, BPJS yang dibayari oleh pemerintah daerah. Kalau ini ada tambahan dari pak gubernur sebagai reward, maka akan lebih banyak lagi warga miskin yang tercover BPJS,” tegasnya.

Selain mendengarkan paparan dari para kepala daerah, gubernur juga melakukan dialog dengan warga masyarakat. Dialog tersebut dilakukan melalui video conference, dengan warga masyarakat di Balai Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam.(dee/humaskebumen)

 

Berita Terkait