Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA-Purbalingga siap berdewasa dalam berpolitik. Hal itu disampaikan Widiyono Asisten Administrasi Sekda Purbalingga dalam acara “Sarasehan Ormas(Organisasi Kemasyarakatan)/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Orpol(Organisasi Politik) se-Kabupaten Purbalingga Rabu (27/12/2017) di Pendapa Dipokusumo Purbalingga. Widiyono yang mewakili Bupati mengatakan, peran serta seluruh elemem masyarakat termasuk Ormas, LSM serta Orpol sangat diperlukan terlebih menjelang tahun politik.

Widiyono menambahkan, sinergitas antar masyarakat harus ditingkatkan agar keadaan kondusif jelang pesta demokrasi baik Pilgub(Pemilihan Gubernur) 2018 dan Pemilu(Pemilihan Umum) 2019 harus senantiasa dijaga. ” Koordinasi antar LSM, Ormas serta Orpol harus senantiasa dilakukan. Tahun politik yang diawali dengan Pilgub 2018 harus terjaga agar pembangunan tidak terganggu,” kata Widiyono.

Narasumber pertama dalam acara tersebut yaitu Iptu Sugiarto dari Polres Purbalingga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarkat Purbalingga. Hasil laporan Satintelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan) Polres Purbalingga, keamanan Purbalingga sangat kondusif dan aman jelang tahun tahun politik. Data itu didadapat atas evaluasi sementara oprasi lilin candi dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru.

“Purbalingga sangat aman. Pengamanan Natal kemarin mengindikasikan Purbalingga adalah daerah yang tidak perlu diwaspadai dan kemungkinan akan berlanjut pada event politik mendatang,” ujar Sugiarto

               Sukhedi, narasumber dari KPU(Komisi Pemilihan Umum) menambahkan. Tahapan Pemilu sudah sampai pada tahap faktual atau cross check lapangan. Dia mengimbau kepada ParPol(Partai Politik) yang di kemudian hari tidak lolos verifikasi untuk berlapang dada. Lolos tidaknya Parpol menjadi Peseta Pemilu adalah kewenangan KPU pusat. “Mudah-mudahan Parpol yang tidak lolos verifikasi bisa berlapang dada. Dan yang memberi kewenangan lolos tidak Parpol sebagai Peserta Pemilu adalah KPU pusat,” kata sukhedi.

Narasumber ketiga dari Panwaslu(Panitia Pengawas Pemilu) Dewi Palupi berujar, potensi pelanggaran sudah ada ketika DPT(Daftar Pemilih Tetap) disusun. Menurutnya banyak pemilih yang tidak terdaftar karena banyak hal. Salah satunya adalah kurangnya pro-aktif masyarakat mengawasi dan melihat sendiri DPT tersebut. “Masyarakat sering kagetan. Ketika hari-H pencoblosan dia tahu tidak terdaftar dia baru protes. Padahal itu merupakan rangkaian yang harusnya masyarakat telah mengetahuinya,” kata Dewi.

Dia melanjutkan, masyarakat bisa mengakses pelanggaran Pemilu maupun Pilkada yang ada di Purbalingga melalui Perpustakaan Daerah. Dia mengatakan setiap kali gelaran Pemilu atau Pilkada bisa diakses oleh masyarakat. Dia berharap pesta demokrasi mendatang jumlah pelanggaran bisa diminimalisir bahkan hilang.

“Peran serta masyarakat sangat kami butuhkan agar pelanggaran bisa ditekan atau bahkan hilang sama sekali,” pungkas Dewi. (PI-8)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin