Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KENDAL – Tim Universitas Diponegoro menilai Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kawasan Industri Kendal ( KIK )bisa dibentuk dengan ideal apabila melibatkan kalangan akademisi, pengusaha ( bisnis ) dan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah bersatu dalam bentuk sinergi. hal tersebut supaya nantinya kalau KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus ) didirikan di Kabupaten Kendal bisa bermanfaat secara adil dan realistis.

Hal tersebut dikatakannya dalam kegiatan Focus Group Discussion ” Pembahasan Persiapan Pengembangan  ( KEK ) di Kabupaten Kendal, Selasa (13/3) di Ruang Operation Room Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

“Pada dasarnya di tiap – tiap daerah itu diperlukan titik titik tumbuh untuk pengembangan ekonomi wilayah. Menurut kami, kalau KIK ini dikembangkan, kita harus tinggalkan cara berpikir lokal dan berpikir global,” jelasnya.

Diharapkan tindak lanjut KIK menjadi KEK dan transformasinya tidak hanya bertahan dalam tataran konsepsi namun nyata dalam perubahan dan kesejahteraan yang baru. “Apakah itu Jababeka sebagai operatornya, pemerintah Kabupaten Kendal dan masyarakatnya dan civitas bisa mengambil manfaat dari keberadaan KEK,” ujarnya.

Sinergi dan langkah bersama yang terintegrasi merupakan hal yang penting lantaran KEK tidak mungkin dimonopoli atau dikuasai oleh salah satu pihak sehingga nantinya bersifst eksklusif. Kalau ada eksklusifitas akan timbul berbagai konflik antara lain konflik sosial, ekonomi dan tidak optimalnya pemanfaatan dari KEK itu sendiri.

Konstruksi harus dibuat terlebih dahulu untuk memetakan manfaat yang diambil. Pembicaraan yang berlangsung antara Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si apakah ada manfaat yang dapat diambil oleh Pemkab Kendal dan masyarakatnya dan pada diskusi bisa diadakan tukar pikiran untuk menghasilkan titik temu sehingga terlahir konsep untuk bisa dipakai sebagai pijakan bersama membangun KEK.

Sementara Sekretaris Daerah Moh. Toha, ST, MSi mewakili Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, MSi mengatakan, “Sebagai tuan rumah kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menerima kehadiran bapak ibu sekalian. Kami mohon maaaf sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan. Selanjutnya kami berharap moga – moga FGD kali ini bisa memberikan manfaat kususnya pada perkembangan kawasan industri di Kabupaten Kendal dan masyarakat Kendal bisa menikmati kawasan industri yang rencananya menuju Kawasan Ekonomi Khusus.”

Diungkapkan Toha, Pemkab Kendal sebetulnya sudah jauh hari mengusulkan KEK Kendal dan sudah dimasukkan dalam Perda RTRW dengan sebutan Kawasan Ekonomi Strategis. Saat diusulkan pada masa Gubernur Jateng Mardiyanto. Awalnya hanya 100 hektar kemudia di-review dengan luas 2600 hektar termasuk kawasan industri yang lama.

Sebetulnya pada saat itu, lanjut Toha, Pemkab sudah didukung oleh Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian dan sudah diberikan bantuan dalam bentuk kajian – kajian diantaranya kajian ekonomi. “Jadi sudah cukup banyak persyaratan yang saat itu kita penuhi. Hanya saja keinginan untuk menjadikan KEK terbentur pada penguasaan lahan. Sudah ditawarkan pada Jababeka saat itu untuk membuat KEK. Namun ternyata belum diterima usulannya karena persyaratannya sangat banyak dan sulit dipenuhi saat itu sehingga yang diterima berupa usulan untuk membuat kawasan industri biasa.

Sementara Stanley Ang perwakilan dari Sembcorp Singapura memaparkan soal diferensiasi KEK Kendal dan Peran Percepatan KEK di wilayah Kabupaten Kendal.

Pemateri lain, Ahmad Zakir Kurnia, SE, Phd pengajar senior dari Fakultas Ekonomika UNDIP menyajikan visi misi KEK dan Konsep KEK dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah.

Hadir dalam FGD tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dra. Dewi Diniwati, Kepala Baperlitbang Winarno, SH, MM dan Kepala Bagian ADministrasi Pembangunan Setda Kendal Sugeng Pryitno, ST. ( Kominfo / heDJ )

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin