Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JEPARA – Perbedaan nominal bantuan langsung tunai (BLT), dikhawatirkan memicu gejolak di masyarakat. Karena itulah, pengalokasian BLT antarsumber anggaran, hendaknya diseragamkan.

Harapan itu disampaikan Petinggi Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Arief Ma’sum kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang mengunjungi desanya, Rabu (22/4/2020). Kunjungan empat legislator tersebut dalam rangka monitoring pelaksanaan tugas Satgas Covid-19 di desa-desa.

Arief menyampaikan aspirasi ini, seiring adanya kemungkinan program BLT dikucurkan dari beberapa sumber anggaran. Selain dari dana desa (DD), ada BLT yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi.

“Semalam pukul 00.00 WIB kami di-deadline untuk mengirim data ke pusat karena ada puluhan kuota, juga dari provinsi. Sementara yang dari APBDes, sudah jelas 35 persen dari total DD. Nah, nanti kalau dari DD Rp600 ribu per bulan, lalu misalnya dari pusat dan provinsi nominalnya lain, pasti timbul gejolak. Padahal dengan keterbatasan jangkauan BLT DD saja, sudah bisa dipastikan timbul kecemburuan,” kata Arief.

Karena itulah, Arief berharap nominal BLT yang akan diberikan kepada masyarakat disamakan.

“Mohon dewan memberi masukan agar sebelum pemerintah menerbitkan surat edaran, semuanya dikaji dulu,” kata Arief.

Menanggapi hal ini, ketua rombongan Edy Ariyanto mengatakan akan membuat laporan kepada pimpinan dewan agar bisa diteruskan. Dia berpesan agar BLT yang bersumber dari DD dilaksanakan dengan baik.

“Sedangkan terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penularan virus Corona, mohon bisa memantau orang yang berkerumun terutama pada malam hari. Mohon dibubarkan, apalagi rawan ada perantau pulang yang tidak mau isolasi diri.  Saya minta agar tokoh masyarakat terus bersosialisasi menyadarkan masyarakat dalam antisipasi ini,” pintanya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan memberi bantuan masker untuk pemerintah desa.

“Ini dari hasil iuran kami. Kalau perlu semua rumah diberi masker, karena kantor-kantor layanan publik pun menyaratkan pemakaian masker untuk mendapatkan pelayanan. Termasuk perbankan,” pesan dia.

Penulis : Sulismanto

Editor : Di, Diskominfo Jateng*P