Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, Johan Arifin, menuturkan, pihaknya berencana untuk menerapkan standarisasi pada produk UMKM dan layanan publik berbasis ekonomi, seperti Pasar Segamas, Bukateja dan Bobotsari.

“Tidak hanya pasar besar tersebut. Ke depan juga bisa saja pasar Badhog yang merupakan pasar kuliner khas Purbalingga dan Pasar Panican juga akan distandarisasi,” ujarnya.

Ditambahkan, standarisasi diterapkan pada infrastruktur dan layanan, misalnya toilet yang bersih dan representatif, tempat ibadah di area pasar, ruang laktasi dan sarana penunjang lainnya.

“Pasar yang bau, toilet yang tidak representatif harus diperbaiki agar mendapat SNI,” ujarnya

Senada, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, menyatakan, penerapan SNI semestinya tidak hanya diterapkan pada produk, tetapi juga layanan publik.

Purbalingga, menurut bupati, memiliki berbagai potensi daerah yang cukup berkualitas, seperti
pertanian, knalpot, pariwisata, lainnya. Penerapan SNI pada produk-produk lokal Purbalingga diharapkan dapat mendukung program afirmasi penggunaan produk lokal seperti yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

“Pak Presiden menegaskan jajaran pemerintahan harus ikut mensukseskan belanja produk dalam negeri. Makanya, jika produk Purbalingga sudah ber-SNI juga bagian dari dukungan Pemkab Purbalingga tentang program tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) RI, Kukuh Saifudin Ahmad, menjelaskan, pihaknya siap melakukan pendampingan standarisasi produk lokal Purbalingga. Produk yang dimaksud seperti knalpot, gula kristal batik dan lainnya.

“Purbalingga terkenal sebagai sentra industri knalpot. Adanya SNI knalpot, akan melindungi keberlangsungan usaha, serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya,” ujarnya.

Kerja sama antara BSN dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga merupakan upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata.

“Nanti akan kami dampingi standarisasi produk-produk yang ada di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya.

Selain itu, BSN juga mendukung program revitalisasi pasar lewat program pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat.

“Pasar adalah tempat perputaran uang. Dengan pengelolaan yang baik, konsumen akan nyaman untuk pergi ke pasar,” tuturnya.

Dijelaskan, pengembangan SNI merupakan kegiatan yang berbasis konsensus, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pakar, hingga masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menjadi konseptor awal. Selanjutnya, konsep tersebut akan ditindaklanjuti oleh komite teknis terkait,” katanya.

Pembinaan penerapan SNI kepada pemerintah daerah dapat diupayakan dalam bentuk penerapan SNI terhadap layanan publik, seperti SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Standar Sistem Manajemen lainnya.

“Penerapan SNI sistem manajemen diyakini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya.

Penulis: Umg, Humas Purbalingga/ LL, Kominfo Purbalingga
Editor: Tn, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin