Predikat WTP Harus Berkorelasi dengan Kinerja Pembangunan

  • 22 Sep
  • yandip prov jateng
  • No Comments

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara baru-baru ini memperoleh penghargaan atas pencapaian laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut untuk periode 2013-2017 dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati, kepada Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, di Gedung Dhanapala, Kementrian Keuangan RI di Jakarta, Kamis (20/9/2018), pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia Kuat”.

Berdasarkan observasi Kementerian Keuangan, ada delapan pemerintah provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama lima tahun berturut-turut sejak 2013-2017. Delapan provinsi tersebut, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.

Sedangkan dari 38 kabupaten/kota yang mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut, untuk Jawa Tengah hanya 5 kabupaten / kota yang berhasil meraih plakat bergengsi tersebut, yaitu : Banjarnegara, Boyolali, Purworejo, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam pidato pengarahannya menegaskan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian, harus berkorelasi dengan kinerja pembangunan. Sebab, pada akhirnya, keuangan negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan.

“Banyak kementerian dan lembaga yang berlomba mendapatkan WTP, seolah WTP adalah finishline-nya. Padahal, WTP itu merupakan bagian dari garis awal,” ucap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani penerima WTP kali ini disamping tata kelola keuangannya juga bagus tapi secara nyata juga ada hasil yang aktual. “Salah satu indikatornya adalah rata-rata pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.”

Sementara itu Bupati Budhi Sarwono usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, opini WTP berhasil diraih Banjarnegara berkat kerja keras semua elemen eksekutif. “Terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk seluruh OPD di jajaran Pemkab Banjarnegara. Hal itu terwujud tak lain karena OPD semakin disiplin dan tertib aturan, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.”

Bupati Budhi Sarwono menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani bahwa WTP bukanlah tujuan akhir namun yg lebih penting adalah wujud nyata hasil Pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Banjarnegara Pengelolaan keuangan, kata bupati, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk peningkatan kesejahteraan.

“Kami harap pegawai tidak hanya sibuk mengurus SPJ, tapi harus mengutamakan kinerja, sehingga memberikan dampak langsung ke masyarakat,” imbuhnya.

Sekda Banjarnegara Indarto, yang mendampingi bupati di Jakarta menambahkan, opini ini diberikan atas akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun. Laporan tersebut telah dilakukan pengawasan dan keseimbangan dari laporan yang ada dengan lima indikator asersi laporan keuangan.

“Kabupaten Banjarnegara sudah menjalani penilaian mengenai laporan keuangan yang ada dengan melihat keterjadian dan keberadaan, dibuktikan dengan transaksi hingga wujud fisiknya. Selain itu, ada juga penilaian hak dan kewajiban, kelengkapan, dan pengungkapan,” terang Indarto. (muji p).

Berita Terkait