Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

REMBANG – Setiap desa di Kabupaten Rembang diwajibkan mengalokasikan dana desa, untuk pencegahan dan penurunan stunting. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 45 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (P3D) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, Moh. Nur Said menyampaikan, tahun ini alokasi dana desa untuk stunting di setiap desa berada di kisaran Rp8 juta hingga Rp20 juta yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Disampaikan, dengan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan fisik, seperti pembangunan atau rehabilitasi gedung Posyandu, Poskesdes, Polindes, PAUD dan TK. Kemudian sarana air bersih, jamban keluarga, MCK umum, dan saluran sanitasi.

“Pembangunan posyandu ini juga mendukung di dalam penanganan stunting. Sarana air bersih, MCK dan saluran sanitasi,” kata Said, saat dihubungi, Rabu (15/5/2024).

Sementara kegiatan nonfisik, lanjut Said, meliputi pelatihan kesehatan, pengelolaan PAUD, Posyandu, Polindes, dan TK, penyuluhan dan konseling, dan rembug stunting.

“Tim-tim lain di tingkat desa juga bisa difasilitasi di sini,” imbuhnya.

Dalam mendukung penanganan stunting, imbuhnya, pihaknya menyusun kebijakan pencegahan stunting di level desa, yang tertuang dalam Perbup 37 Tahun 2023 tentang pedoman APBDes dan Perbup 45 Tahun 2023 tentang juknis pedoman dana desa. Selain itu, juga melakukan pendampingan desa dalam menyusun APBDes, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan APBDes, yang dialokasikan untuk pencegahan dan penurunan stunting.

“Perencanaan di level desa ini kita bantu mengawalnya. Insyaallah itu (pengawasan) akan kita lakukan di bulan Juni untuk (APBDes) di tahun 2025. Nanti finalnya di bulan Desember terkait penyusunan APBDes,” pungkasnya.

Penulis: Mifta, Kominfo Rembang
Editor: Di, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin