Pemkab Blora Belajar Pelayanan Publik ke Kabupaten Badung

  • 06 Mar
  • yandip prov jateng
  • No Comments

BLORA – Guna meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan kunjungan kerja Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/3/2020). MPP di Kabupaten Badung menjadi yang terbaik dari delapan Mall Pelayanan Publik yang ada di Indonesia. Kunjungan kerja dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi.

“Kami datang ke MPP Kabupaten Badung untuk belajar bagaimana membangun pola pelayanan yang terpadu untuk mempermudah masyarakat. Pasalnya berdasarkan informasi yang kita peroleh, MPP Kabupaten Badung ini menjadi MPP terbaik di Indonesia dan menjadi rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk belajar,” ucap Komang.

Komang berharap kunjungan ini bisa memotivasi Oprganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pelayanan publik di Kabupaten Blora untuk lebih baik lagi. Dengan cara meniru pola kerja yang ada di MPP Kabupaten Badung.

“Pemerintah Kabupaten Blora juga sedang merintis pembentukan Mall Pelayanan Publik. Oleh sebab itu kita lakukan kunjungan ke daerah yang MPP-nya telah sukses, agar bisa menyerap ilmunya,” tambah Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan yang menerima kunjungan menjelaskan proses berdirinya MPP di wilayahnya mulai dari penyusunan regulasi, pendirian gedung, penyiapan SDM, hingga kesiapan sistem informasi manajemen pelayanan publiknya.

“Jangan sampai mencoba meresmikan MPP jika infrastruktur dan SDM-nya belum siap seratus persen. Karena potensi kegagalan di tengah jalan bisa saja terjadi. Pendirian dan pelaksanaan pelayanan di MPP itu butuh komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mengingat semua hal yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan publik harus dijalankan secara simultan dan terpadu,” terangnya.

I Made Agus Aryawan juga menyampaikan perhatian pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Badung terhadap MPP sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang nomenklatur OPD dan instansi apa saja yang terlibat dalam pelayanan MPP di Badung.

“Inti dari MPP di Badung adalah perizinan dan investasi. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemudahan dalam hal proses perizinan dan investasi. Jika investasi meningkat maka meningkat pula penyerapan tenaga kerja,” sambung I Made Agus Aryawan.

Usai mendapatkan penjelasan, rombongan dari Pemkab Blora diajak berkeliling melihat pos dan loket-loket yang membuka pelayanan publik di dalam MPP Kabupaten Badung.

 Penulis : Tim Liputan Prokompim Setda Blora

Editor : Di, Diskominfo Jateng*P

Berita Terkait