Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) pada hari ini, didahulu dengan penyelenggaraan musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2019, Musrenbang Kecamatan hingga pelaksanaan Forum OPD/Gabungan OPD sebagai wujud implementasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di tahun 2019. Karena kita ingin bahwa apa yang kita laksanakan pada tahun 2019 itu merupakan tidak hanya wise list saja apalagi long wise list, tetapi merupakan sesuatu yang memang bisa kita kerjakan. Jadi apa yang kita ucapkan, itulah yang kita laksanakan dalam konteks perencanaan pembangunan, maka mekanismenya harus dilalui seperti ini. Kemudian yang paling penting, bahwa Musrenbangkab ini merupakan bukti dan wujud partisipasi kita semua kepada pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Demikian disampaikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH., M.Si mengawali sambutannya pada Musrenbang Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 dalam rangka Penyusunan Rancangan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun2019, di aula lantai I Setda, Senin (12/03/2018).

Musrenbang diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). “Jadi dari hulu ke hilir semuanya mudah-mudahan bisa berubah. Tahun 2018 ini sudah menyusun roadmap untuk e-government. Jadi siapapun bisa berpartisipasi dalam tahapan-tahapan itu,” terang Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati memaparkan indikator-indikator makro pembangunan di Kabupaten Pekalongan sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerinah Pusat. Antara lain, Bupati menjelaskan mengenai laju  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan, tahun 2016 sebesar 4,90% tercapai 5,16%, tahun 2017 target 5,10% tercapai 5,19%, tahun 2018 target 5,25% dan tahun 2019 target 5,45%.

“Tetapi saya membaca teori ekonomi bahwa kalau pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5% dianggap Pemerintah belum maksimal menjalankan programnya. Kalau angka pertumbuhan ekonomi 4% dianggap Pemerintah gagal mendesain kebijakan ekonomi. Baru kalau pertumbuhan ekonominya itu 6% maka Pemerintah dianggap sudah berhasil. Tetapi ingat, pertumbuhan ekonomi teorinya ada dua, seperti pertumbuhan ekonomi atas seperti Kabupaten Blora terbesar di Jawa Tengah yakni 32% karena memiliki gas bumi, yang mana yang menikmati orang-orang yang bekerja di sektor gas bumi tersebut. Sementara angka kemiskinannya masih cukup tinggi, bahkan paling tinggi se Jawa Tengah. Harusnya pertumbuhan ekonomi paralel dengan menurunnya angka kemiskinan, Sehingga Kabupaten Pekalongan adalah pertumbuhan ekonomi yang rata yaitu pertumbuhan ekonomi yang ada di bawah,” papar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan indikator makro pembangunan di Kabupaten Pekalongan lainnya sepeti antara lain Capaian Laju Inflasi, Capaian Persentase Kemiskinan, Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Capaian Indeks Pembangunan Manusia, Capaian Angka Harapan Hidup, Capaian Rata-rata Lama Sekaolah, dan Capaian Harapan Lama Sekolah.

Untuk Kegiatan Strategis  2018, Bupati meuturkan bahwa pihaknya telah mrencanakan dan melaksanakan kegiatan antara lain (1). Pembangunan UMKM Center dan Kawasan Madukaran; (2). Penataan Pusat Pemerintahan Kabupaten; (3). Pembangunan Gedung Dindukcapil;(4). Pembangunan Tugu Batas Rembun; (5). Pematangan Lahan Rencana RSUD Kesesi (tipe D); (6). Penataan Jalur Pedestrian Sedayu – Surobayan; (7) Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Bersama; (8). Pembangunan Pasar Kedungwuni Tahap I; (9) Pembangunan IPLT; (10) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan.

Adapun kegiatan prioritas 2019, antara lain (1) Pembangunan Pasar Kedungwuni Tahap II; (2) Pembangunan Jembatan Lolong dan Jembatan Kali Keruh; (3) Pembangunan RSUD Kesesi (Tipe D); (4) Pembangunan RSUD Kraton; (5) Rehabilitasi Jalan Kabupaten Pekalongan Pasca TOL; (6) Pembangunan Drainase Lingkungan di Kawasan Rob; (7) Peningkatan Jalan di Wilayah  Atas (Paninggaran,Lebakbarang ,Kandangserang); (8) Mengurangi luasan kawasan kumuh; (9) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; (10) Pengembangan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan; (11) Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Non APBD (KPBU,CSR,BUMD); (12) Pembangunan Kawasan Industri; (13) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, antara lain Jalan Sikeris – Rowolaku,  Jalan Lingkar Gejlig, Jalan Penghubung Antar Kecamatan (Paninggaran – Lebakbarang, Petungkriyono- Lebakbarang, Paninggaran – Kandangserang, Buaran – Karangdadap, Tirto – Wiradesa), Jalan Sengare – Jolotigo, Jalan Sragi – Ketanonageng, Jalan Bulaksari – Mrican, dan Jalan Pait – Sragi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH., Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. M. Ridha S., S.IP., Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, SH., S.IK., M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kajen, perwakilan Kejaksaan Negeri Kajen, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Dra. Mukaromah Syakoer, MM., beserta para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Kepala Bappeda Kabupaten Batang, Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang, Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga dan Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara, para Pimpinan Instansi Vertikal, para Pimpinan BUMN/BUMD, para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, perwakilan Partai Politik, perwakilan Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, dan para Tokoh Agama/Masyarakat, Ketua TP PKK Kabupaten Pekalongan, serta tamu undangan lainnya. (didik/dinkominfo kab.pekalongan)

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin