Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KARANGANYAR-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2020 di Lorin Hotel, Karanganyar, Kamis (14/2). Dalam forum tersebut disepakati penyusunan program yang didasari isu strategis serta upaya pemenuhan target pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian dan penurunan angka pengangguran.

“Kegiatan ini langkah awal RKPD 2020 dan dimulainya penyusunan. Masyarakat dapat memberi masukan maupun saran,” kata Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Drs. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc,Sc dalam sambutannya.

Dalam forum yang menghadirkan stakeholder dari pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat ini, ia menyampaikan pentingnya diskusi untuk menyusun rancangan RKPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, forum tersebut merupakan kali kedua RKPD di RPJMD tahun 2018-2023.

“Target di 2020 adalah perekonomian naik 5,4-5,8 persen dan kemiskinan turun 9,81 persen,” lanjutnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi pembangunan bersumber APBD dan APBN. Menurutnya, dibutuhkan saluran tepat melaporkan keluhan-keluhan.

“Jika menemukan jalan berlubang, jangan langsung melapor ke saya. Lihat dulu itu status jalannya. Bisa lapor ke kades dulu, lalu bupati. Saat tidak bersolusi, saya akan menindaklanjuti. Termasuk membahasnya ke menteri jika itu jalan nasional,” katanya.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setiabudi menyepakati prinsip kemanfaatan secara langsung bagi masyarakat, terkait penyusunan RKPD. Ia menyarankan berbagai tindakan efektif mengentaskan kemiskinan seperti pengurangan beban keluarga miskin dan peningkatan ekonomi keluarga.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengapresiasi membaiknya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Meski belum sempurna, namun cukup berhasil menjadikannya modal perencanaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan gambaran umum skema keuangan nasional, terjadi peningkatan signifikan anggaran transfer ke daeah. Dari rata-rata Rp 623 juta pada 2015, kini menjadi Rp 826,77 juta.

“APBN Rp 2.400 triliun, sepertiganya dikasih ke daerah. Kebijakan yang ada transfer ke daerah dan Dana Desa pada 2020, masih relatif sama dengan tahun 2019. Sebagaian besar DAU, masih untuk belanja pegawai,” katanya.