Kudus Segera Miliki Mal Pelayanan Publik

  • 11 Mar
  • yandip prov jateng
  • No Comments

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaran Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun ini. Gebrakan itu sebagai salah satu aksi nyata reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo terkait dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kantor Kementerian PAN-RB, Selasa (10/3/2020). Menurutnya, dengan dibangunnya MPP akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Mal Pelayanan Publik ini merupakan inovasi baru di Kabupaten Kudus. Karena semua pelayanan publik terpusat di satu tempat yang akan memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Hartopo menambahkan, terkait lokasi, mal tersebut akan dibangun di lingkungan Kantor Bupati Kudus. Direncanakan bangunan berlantai tiga tersebut akan digunakan untuk segala bentuk pelayanan. Diantaranya yaitu KTP, akta kelahiran, KK, izin usaha, dan berbagai layanan lain termasuk lembaga/kepolisian dan OPD Pemprov serta BUMN/BUMD.

Diharapkan dengan mal pelayanan publik nantinya secara transparan harus menginformasikan layanan yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Baik menyangkut lamanya waktu pengurusan maupun prosedur, alur, serta persyaratan pelayanan.

“Dengan penandatanganan komitmen bersama Menpan RB ini semoga Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus segera dapat terwujud dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat,” imbuhnya.

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan, Mal Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Layanan tersebut atas berbagai pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.

“Saat ini baru ada sebanyak 24 kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik. Kami terus melakukan upaya untuk mendorong terselenggaranya MPP di seluruh daerah,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, gagasan dan langkah strategis dalam pelayanan publik diintegrasikan dengan penggunaan teknologi. Istilahnya yaitu digitalisasi MPP. Dengan MPP, ASN didorong untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan terbuka.

“Saya mengapresiasi para gubernur dan bupati/walikota yang berkomitmen dalam pembangunan MPP ini. Masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya, dan aparaturnya menjadi ASN yang modern,” harapnya.

Penulis : Kontributor Kab Kudus

Editor : Di, Diskominfo Jateng*P

Berita Terkait