Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kudus berhasil meraih penghargaan berupa alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp7,37 miliar, atas komitmennya dalam penanganan stunting.

Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas C Penanggungan menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan komitmen dan kolaborasi yang sudah berjalan, antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai program, seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan sesuai standar 10T, dan pemenuhan gizi ibu hamil KEK, serta pemberian inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, dan pemberian imunisasi lengkap.

“Penanganan stunting di Kudus ini dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Jadi, kebersamaan dan guyub ini menjadi kunci,” jelas Bergas, seusai menerima penghargaan tersebut dari Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, saat rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Disampaikan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat berupaya secara gigih, agar kasus stunting di Kota Kretek bisa terus menurun. Upaya itu dimulai dari adanya Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/155/2022, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Terkait tambahan alokasi fiskal dari pemerintah pusat, menurut Bergas harus dimaknai sebagai pemacu kinerja, agar target prevalensi penurunan angka stunting nasional sebesar 14 persen bisa dicapai. Menurutnya, pemerintah daerah punya andil mewujudkan program nasional.

“Jadi, tambahan ini justru harus memacu kita agar bekerja lebih baik lagi, apalagi target nasional sebesar 14 persen harus terealisasi pada tahun 2024,” jelasnya.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menuturkan, pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan angka prevalensi stunting, pada 2024 sebesar 14 persen, dan pada tahun 2030 sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), prevalensi stunting sudah nol di Indonesia.

“Target kita sudah jelas, yakni pada tahun 2024 prevalensi harus mencapai 14 persen dan diharapkan pada tahun 2030 nanti bisa nol persen. Maka, komitmen pemerintah tidak pernah kendur,” tegasnya.

Penulis: Kontributor Kab Kudus
Editor: Di, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin