JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara memperoleh bantuan tahap pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, untuk pengembangan kawasan budidaya rumput laut di Karimunjawa.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, bantuan tersebut mencakup pengembangan kawasan budidaya seluas 47 hektare, yang berada di kawasan konservasi Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNK).
“Alhamdulillah, kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahap pertama ini 47 hektare, masuk wilayah konservasi BTN 9balai Taman Nasional). Kemungkinan dua minggu ini dikerjakan dan sebulan selesai. Itu berupa lahan produksi rumput laut ,kurang lebih ada 45 hektare, kemudian sisanya kebun bibit,” ujar Wiwit, sapaan akrabnya, saat ditemui, Senin (6/7/2026).
Disampaikan, kebun bibit tersebut nantinya tidak hanya menyediakan benih berkualitas, tetapi juga akan mendapat pendampingan berkelanjutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar hasil budidaya masyarakat semakin baik.
Tak hanya itu, lanjutnya, para pembudidaya juga akan menerima dukungan sarana produksi berupa lima unit perahu panen, serta perahu khusus untuk perawatan area budidaya.
Menurutnya, program tersebut baru merupakan tahap awal. Pemerintah pusat telah menyiapkan pengembangan lanjutan, dengan cakupan yang jauh lebih luas.
“Yang tahap kedua, kurang lebih hampir 190 hektare. Anggarannya sudah siap. Tinggal menunggu tanda tangan sama Balai Taman Nasional. Nanti dikasih fasilitas benih, alat menanam, alat untuk panen. Mudah-mudahan tahun ini selesai,” katanya.
Dikatakan, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kawasan budidaya rumput laut di Karimunjawa akan berkembang hingga lebih dari 200 hektare. Nilai bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat pun mencapai sekitar Rp9 miliar.
“Efeknya sangat bagus. Kelompoknya kurang lebih ada 10 sampai 11 kelompok yang mendapatkan bantuan rumput laut, semua di Karimunjawa,” ujarnya.
Melihat besarnya dukungan pemerintah pusat, bupati berharap, Jepara kelak bisa menjadi salah satu sentra produksi rumput laut nasional. Namun, karena kawasan budidaya berada di wilayah konservasi yang pengelolaannya melibatkan Balai Taman Nasional Karimunjawa, seluruh pengembangan harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Harapan kami seperti itu. Karena ini wilayahnya menyangkut wilayah lembaga lain, yaitu BTN, jadi saya sangat berhati-hati. Ketika nanti benturan sama BTN, regulasinya agak ketat, sehingga memang kami nggak berani terlalu muluk-muluk seperti itu,” katanya.
Meski demikian, imbuh bupati, peluang pengembangannya masih terbuka lebar. Salah satu kebutuhan yang masih harus dipenuhi adalah fasilitas penjemuran, agar kualitas rumput laut hasil panen semakin meningkat.
“Tadi Pak Direktur menyampaikan, yang di sini itu belum cukup alat penjemurnya. Jadi tahun depan itu akan diagendakan untuk alat jemur, sehingga jemurnya nggak terlalu tebal, sehingga kualitasnya lebih bagus,” jelas Witiarso.
Bupati menambahkan, saat ini, Desa Kemujan dinilai memiliki potensi terbesar sebagai kawasan budidaya rumput laut. Sementara untuk wilayah Bondo, pihaknya telah mengusulkan bantuan, meski proses verifikasi sebelumnya belum dapat diselesaikan tepat waktu.
“Di Bondo kemarin kita sudah kasih. Tahun ini verifikasinya terlambat. Mungkin kita ajukan tahun ini atau tahun depan,” ujarnya.
Penulis: Diskominfo Jepara/K
Editor: Di, Diskomdigi Jateng


