Gotong Royong Tangani Anak Putus Sekolah

  • 02 Mar
  • yandip prov jateng
  • No Comments

SURAKARTA – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta mencatat ada 1.519 anak usia sekolah yang putus sekolah, serta 472 anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.

Kepala Bappeda Kota Surakarta, Tulus Widajat menyebut data dan fakta anak putus sekolah dan belum sekolah bertentangan dengan predikat Solo sebagai Kota Layak Anak (KLA). Padahal keberadaan anak putus sekolah dan belum pernah bersekolah diselesaikan karena menjadi salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Data itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gerakan Kembali Bersekolah di Balai Tawangarum, Jumat (28/2/2020).  Angka anak-anak kurang beruntung tersebut didapat usai Pemkot selesai memutakhirkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) 2019.

Tulus menegaskan, pengembalian hak pendidikan bagi ribuan anak usia sekolah tersebut penting guna memutus mata rantai kemiskinan di Kota Bengawan.

“Masalah ini seperti lingkaran setan, jadi semua simpulnya harus diputus sebisa mungkin. Tidak harus dimulai dari intervensi kesehatan, ekonomi atau pendidikan saja, tapi sebisa mungkin semua intervensi yang mereka butuhkan dan mampu ditangani Pemkot. Harapannya status KLA bisa benar-benar sempurna dan Pemkot bisa menyiapkan SDM berkualitas demi terjaminnya kehidupan yang layak bagi masyarakat di kemudian hari,” urai dia.

Berbagai strategi pun disusun untuk mengembalikan hak anak-anak tersebut terhadap akses pendidikan. Para pemangku kepentingan terkait dilibatkan untuk menangani masalah tersebut. Yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK), Kelompok Kerja (Pokja) Kota Layak Anak (KLA), Forum Anak Surakarta (FAS), hingga tokoh masyarakat di seluruh kelurahan.

“Harapannya bisa dibangun pemahaman bersama akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Kerjasama dan gotong-royong ini diarahkan agar bisa menjangkau dan menangani anak-anak putus sekolah atau belum pernah sekolah itu,” jelas Kabid Sosial Budaya Bappeda Kota Surakarta, Sumilir saat ditemui di kantornya,  Senin (2/3/2020).

Sejumlah opsi lantas disiapkan, yakni menyekolahkan kembali anak-anak tersebut di sekolah umum atau Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan sekolah kejar paket atau pelatihan keterampilan, hingga jaminan perlindungan sosial.

“Sebentar lagi momentum tahun ajaran baru. Anak-anak yang masih bisa kembali ke sekolah formal, diharapkan bisa bersekolah lagi saat itu. Lainnya mungkin diupayakan program kejar paket, pendidikan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi yang membutuhkan, pemberian jaminan perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau program lain,” urai Sumilir.

Target itu bukan tak realistis. Buktinya, pada tahun 2016 Pemkot berhasil mengembalikan hak pendidikan bagi 1.075 anak dari 3.600 anak putus atau belum sekolah. Selebihnya diikutsertakan dalam kejar paket atau jaminan perlindungan sosial lainnya.

“Kami berharap pembagian peran dan tugas ini bisa disinergikan. Dalam periode waktu tertentu, akan ditindaklanjuti dengan rakor teknis dan evaluasi. Data anak sudah tersedia by name by adress, berikut alamat, nama orang tua dan jenjang pendidikan terakhir mereka bagi anak drop out,” harapnya.

Penulis : Kontributor Kota Surakarta

Editor : WH/Diskominfo Jtg

Berita Terkait