Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KAJEN – Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menargetkan pada 2022 jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Guna merealisasikan target tersebut, Pemkab Pekalongan gencar menyosialisasikan gerakan Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah (KUDU Sekolah).
”KUDU Sekolah itu disamping sebagai singkatan, juga arti sebenarnya harus sekolah. Dengan demikian, bagi anak usia sekolah harus bisa melanjutkan di sekolah formal maupun nonformal,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Lintas Sektor Gerakan KUDU Sekolah di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Kajen, Jumat (28/2/2020) siang.
Bupati menjelaskan, mengajak agar anak-anak bisa sekolah bukan pekerjaan yang mudah. Harus punya kesabaran tersendiri atau telaten karena alasan mereka tidak sekolah cukup bervariatif. Bisa jadi lantaran anaknya yang memang tidak mau sekolah, atau dari pandangan orang tuanya tentang pendidikan di sekolah, dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya membentuk Tim Gerakan KUDU Sekolah.
“Dalam pembentukan Tim gerakan KUDU Sekolah perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, agama, dan lain-lain. Untuk tingkat Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK, sedangkan tingkat kecamatan maupun desa diketuai oleh Camat dan Kepala Desa,” papar Bupati.
Bupati menerangkan, dalam menjalankan tugasnya semua komponen masyarakat harus selalu berkoordinasi. Sehingga, ketika ada kesulitan, tim gerakan KUDU Sekolah diharapkan dapat memberikan solusi terbaik.
Menurutnya, salah satu alasan anak tidak sekolah karena orang tuanya memandang sekolah tinggi tidak ada manfaatnya. Sebab, tanpa perlu menempuh pendidikan di jalur sekolah, anaknya bisa menjadi bos atau juragan.
“Hal inilah yang menjadi tugas utama Tim Gerakan KUDU Sekolah memberikan pengertian kepada orang tua yang berfikiran seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati memaparkan, menurut data tahun 2019 jumlah anak yang tidak sekolah sejumlah 4.346 orang. Dengan adanya Gerakan KUDU Sekolah, tahun ini ada sekitar 389 orang anak yang sudah kembali bersekolah. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya melanjutkan sekolah formal, dan sisanya belajar secara nonformal seperti kejar paket.
”Keberhasilan ini berkat dukungan penuh dari Pemkab Pekalongan yang benar-benar memperhatikan warganya yang tidak melanjutkan atau tidak sekolah,” ujar Sumarwati.
Dia menerangkan, alokasi dana APBD kepada masing-masing anak sebesar Rp300 ribu, dan ada tambahan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rp300 ribu per anak. Pada 2020, Gerakan KUDU Sekolah menargetkan 680 anak tidak sekolah bakal kembali bersekolah. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab kembali mengucurkan anggaran yang jumlahnya meningkat menjadi Rp500 ribu per anak. Sedangkan Baznas tetap memberikan dana sebesar Rp300 ribu kepada anak yang mau kembali bersekolah.
Sumarwati menjelaskan, ada beberapa tantangan dari Gerakan KUDU Sekolah yakni cara pandang masyarakat yang menganggap sekolah belum tentu menjamin peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan. Rendahnya motivasi untuk sekolah bagi anak tidak sekolah dan orang tuanya. Belum maksimalnya koordinasi antara tim kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga belum muncul dukungan anggaran di tiap desa.

Penulis: didik/dinkominfo kab.pekalongan
Editor: dnk/Diskominfo Prov Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin