Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Klaten tahun 2018 ini fokus untuk mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu pemkab berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten untuk mengetahui besaran jumlah warga miskin yang ada dengan menggunakan data sektoral. Demikian yang dikatakan Bupati Klaten, Sri Mulyani sesaat setelah berkoordinasi dengan BPS di ruang kerjanya, Selasa siang (27/02).

“Pemkab tidak ingi salah langkah tentukan arah kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, kita ketahui bersama warga Klaten masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan,” tutur Sri Mulyani.

Dengan Koordinasi dengan BPS ini, lanjut Sri Mulyani, pemkab Klaten ingin memverifikasi dan validasi data sesungguhnya jumlah warga miskin. Saat ini pemkab masih mempersiapkan tim untuk diterjunkan dalam verifikasi data kemiskinan yang sudah terkumpul dibebrapa instansi di pemkab.

Terkait koordinasi tersebut, Plt Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dissos P3KB) Klaten, Ronny Roekminto mengatakan validasi data tersebut akan dilakukan oleh beberapa tim. Nantinya data yang sudah dimiliki akan dijadikan satu dan disesuaikan kepastian warga yang masuk dalam kategori miskin.

“Tim validasi terdiri dari Dinsos P3KB, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten. Ketiga sektor tersebut nantinya akan memeriksa data warga miskin, tidak hanya dari makro dan mikro melainkan hingga menyasar data warga by name by address,” kata Ronny Roekminto.

Lebih lanjut Ronny Roeminto menjelaskan  pemkab akan menggunakan data  yang ada dari Bappeda, Dinas Sosial dan data dari BPS untuk mengetahui sesungguhnya kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Klaten.

Nantinya, hasil validasi itu dapat digunakan sebagai salah satu upaya menunjang kebijakan Bupati dalam program pengentasan kemiskinan. Pasalnya, untuk menyalurkan program tersebut perlu diberikan secara tepat untuk warga yang masuk kategori miskin. Sedangkan hingga saat ini, data yang digunakan masih mengacu tahun sebelumya.

Sementara itu , Kepala BPS Klaten Ahmad Isbaini mengaku sampai bulan Maret 2017 prosentase kemiskinan di Klaten mencapai 14,15 %, angka tersebut masih diatas prosentase provinsi yakni 13,01 persen.

“Adanya validasi ulang ini diharapkan bisa didapatkan data kemiskinan yang pasti hingga ke by name by address. Hal ini juga untuk menentukan apakah disitu masuk zona merah atau tidak,” terang Ahmad Isbani.

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin