Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Purworejo-Sebanyak 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Purworejo diminta menjalani tes urin oleh  Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, yang digelar di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Senin (6/8). Pemeriksaan urine itu dilakukan disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Integritas dan Etos Kerja bagi ASN dan Cegah Penyalagunaan Narkoba  pada Insitusi Pemerintah.

ASN yang mengikuti tes urine tersebut merupakan para pejabat di lingkungan Pemkab Purworejo. Mereka terdiri dari Pejabat Eselon II sebanyak 25 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 144 orang, dan Pejabat Eselon IV sebanyak 30 orang, serta Pejabat Fungsional Umum 1 orang.

Bupati Purworejo dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik dan mengapresiasi tes urin tersebut. Menurutnya, tes urin sangat penting dilakukan guna memastikan seluruh jajaranya bersih dari Narkoba.

“Saya tidak ingin Aparatur Sipil Negara dilemahkan oleh narkoba. Tetapi Saya yakin ASN di Purworejo tidak ada yang kena narkoba,” tandasnya.

Dikatakan, penyalagunaan dan peredaran narkoba di Indonesia dewasa ini telah menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan yang bersangkutan, tetapi juga masa depan bangsa dan Negara.

“Narkoba tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi anak-anak pun menjadi korban. Tidak hanya membunuh anak-anak kita, tetapi narkoba bisa membunuh bangsa kita,” imbuhnya.

Dalam rakor itu juga diisi paparan oleh dua narasumber yakni Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah, Susanto SH MM, dan motivator anti narkoba dari Persatuan Pemuda Lintas Agama Gelorakan Lawan Narkoba, Danar.

Dalam paparannya Susanto menjelaskan, berdasarkan surat edaran Menpan RB, jumlah pengguna narkoba di Indonesia didominasi para pekerja, Hampir 50 persen lebih pekerja swasta, disusul ASN. Disusul pelajar mahasiswa 27 persen, lainnya 22 persen.

“Berdasarkan hal tersebut presiden minta kepada Menpan RB untuk lakukan tes urine bagi para pejabat PNS karena situasi darurat, presiden bahkan memerintahkan dengan tegas, jika UU membolehkan, pengguna narkoba didor,”  terang Susanto.

Dikatakan Susanto, hingga saat ini ada 253 jenis narkoba yang masuk ke Indonesia. Menurut data,  terdapat 4 sampai 5 juta pecandu narkoba di Indonesia.  Bahkwa narkoba sudah menjalar sampai ke tingkat anak–anak.

“Sampai sekarang 85% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan  oleh napi narkoba di lapas. Oleh karena itu, perlu dibangun lapas kusus di Cilacap. Hal itu guna mengedalikan agar napi narkoba tidak punya kesempatan pada pengendali pasar narkoba,” imbuh Susanto.

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin