Bupati Witiarso Tegaskan Anak Jepara Tak Boleh Putus Sekolah

JEPARA – Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan, tidak boleh ada anak Jepara yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Kami mengimbau untuk seluruh masyarakat, wali murid di Jepara, apabila memang tidak bisa masuk (sekolah negeri) dan anaknya ini ingin sekolah, sementara orang tuanya tidak mampu membiayai di sekolah swasta, untuk menghubungi kami, baik kepala desa, camat, maupun kepala dinas, supaya diajukan. Anak-anak ini jangan sampai putus sekolah,” ujar Witiarso, ditemui usai meninjau proyek peningkatan jalan Bendanpete-Buaran, Senin (6/7/2026).

Disampaikan, pihaknya akan mencarikan berbagai solusi. Apabila persoalannya semata-mata karena biaya, pemerintah siap memberikan bantuan melalui beasiswa, dana CSR, maupun dukungan dari Baznas.

“Jangan sampai anak-anak kita ini putus sekolah yang SMP maupun SMA, gara-gara biaya sekolah yang tidak mampu. Kita akan kasih beasiswa, kita akan bantu lewat CSR, lewat Baznas,” katanya.

Menurut bupati, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dengan memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan. Jika terlanjur putus sekolah, pemerintah tetap akan mencarikan jalur pendidikan lain, seperti PKBM maupun pendidikan kesetaraan, agar mereka tetap memiliki ijazah.

Selain memastikan akses pendidikan, pihaknya juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR). Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 12 Juli mendatang, dengan tiga rombongan belajar untuk masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA.

Setiap rombongan belajar akan diisi sekitar 30 siswa, sehingga setiap angkatan menampung sekitar 90 peserta didik. Namun untuk jenjang SD, hingga pekan lalu baru tersedia 66 calon siswa. Artinya, masih dibutuhkan sekitar 24 siswa lagi yang memenuhi persyaratan.

“Syaratnya adalah desil 1 dan desil 2. Untuk masyarakat Jepara yang memenuhi syarat desil 1 dan desil 2, silakan mendaftarkan anaknya. Sekolahnya sudah bagus, fasilitasnya bagus, gratis. Ini juga untuk kepentingan anaknya, nanti di jenjang berikutnya SMP gratis, SMA gratis. Jadi tidak perlu berduyun-duyun ke SMP negeri maupun SMA negeri,” katanya.

Tak berhenti di situ, lanjutnya, Jepara juga memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), yakni sekolah berasrama bagi siswa berprestasi. Pada tahap awal, tersedia dua rombongan belajar untuk SMP dan dua rombongan belajar untuk SMA, masing-masing berisi 20 siswa. Sementara menunggu pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar akan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).

Dijelaskan, SNT dijadwalkan mulai dibangun pada Oktober tahun ini di lahan seluas 10 hektare, yang telah dihibahkan Pemkab Jepara kepada Kemendikdasmen. Proses rekrutmen peserta didik dilaksanakan langsung oleh kementerian sepanjang Juli, dengan target kegiatan belajar dimulai sekitar Agustus.

“Ini seperti sekolahnya Taruna Nusantara, tapi tidak militer,” jelas bupati.

Witiarso menambahkan, SNT tidak hanya diperuntukkan bagi siswa asal Jepara, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari daerah sekitar, seperti Kudus, Pati, dan Demak. Di Jawa Tengah, SNT hanya dibangun di tiga daerah, yakni Jepara, Cilacap, dan Purbalingga.

Sementara itu, imbuh bupati, bantuan pendidikan dari Pemkab Jepara tetap akan difokuskan pada pembiayaan sekolah, agar siswa dapat belajar tanpa terbebani biaya.

“Mengenai beasiswa dari Pemkab Jepara, kita bayarkan ke sekolah, sekolahnya gratis. Yang penting anaknya sekolah. Nanti kita yang urus ke sekolah masing-masing,” kata bupati.

Penulis: Diskominfo Jepara/K
Editor: Di/Ul, Diskomdigi Jateng