Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BLORA – Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, M.Si membuka Musrenbang RKPD Tahun 2020 tingkat Kecamatan Kunduran di Pendopo Kecamatan Kunduran, Senin (11/2/2019). Musrenbang dihadiri oleh perwakilan anggota DPRD, Camat Kunduran, Forkopimcam, OPD terkait dan Kades se-Kecamatan Kunduran.

Sebelumnya, Dayang Muda Tuwiyanda Tiani, SE, selaku Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Blora menerangkan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan, yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Sementara itu, Wakil Bupati dalam sambutannya menyatakan harapannya agar Musrenbang ini dapat melahirkan usulan-usulan prioritas, sehingga pada tahun 2020 dapat dianggarkan baik dari APBD ataupun APBN. Ada 3 hal yang menjadi fokus pembangunan Pemerintah Daerah tahun depan, yaitu penekanan angka kemiskinan, pencegahan dan penanggulangan stunting, serta pemerataan infrastruktur.”Saya tekankan sekali lagi agar pemerataan infrastruktur, permasalahan stunting dan kemiskinan bisa masuk sebagai program prioritas. Untuk itu, pogram-program pendidikan dan pelatihan dapat diusulkan supaya bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Blora,” tandasnya.

Menurutnya, kemiskinan Kabupaten Blora yang di akhir 2018 berada di angka 11,9% masih dapat ditekan lagi selama usulan-usulan yang dituangkan dalam Musrenbang benar-benar tepat sasaran dan memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati juga meminta agar Dana Desa dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dan transparan, karena selain diawasi oleh Pemerintah dan institusi berwenang, penggunaan Dana Desa juga menjadi perhatian masyarakat.”Saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dalam melakukan pengawasan pembangunan di desanya. Saya minta para Kades menggunakan Dana Desa dengan baik dan bijak. Saya yakin, apabila masyarakat puas terhadap Kadesnya, pasti akan dipilih kembali. Pada kesempatan ini, saya juga minta kepada masyarakat untuk dapat mengawal penggunaan Dana Desa,” pungkasnya.

Mustofa, S.PdI, perwakilan Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Blora yang hadir di Musrenbang ini menyatakan bahwa Musrenbang harus disikapi dengan serius untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan di desa-desa dan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.