Bansos Covid Jangan Memicu Konflik Antartetangga

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta agar bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19, jangan sampai menimbulkan konflik antartetangga.

“Penyaluran bansos memang sensitif dan berat, terkadang satu ada yang dapat, tetangga yang lain tidak, dapat menimbulkan selisih paham. Jangan sampai masalah bansos menimbulkan konflik di lapangan, apalagi antartetangga,” kata Bupati Tiwi, saat melakukan koordinasi dengan para camat, Kamis (21/5/2020).

Dia meminta agar para camat terus berkoordinasi dan bekerja keras dengan kepala desa dan lurah, agar penyaluran bansos berjalan baik. Ketika ada yang tidak tepat, khususnya bansos dari Kemensos RI, dapat diatasi dengan bansos lainnya yang mencapai lima jenis. Untuk bantuan dari Kemensos, hampir seluruhnya sudah didistribusikan.

“Jika ada yang belum menerima, dan sekiranya warga tersebut memang tidak mampu, dapat diusulkan melalui bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, atau bansos provinsi maupun kabupaten,” kata Tiwi.

Bupati mengakui, usulan calon penerima bansos kabupaten ternyata melebihi target. Semula pemkab menyiapkan untuk 36.350 Kepala Keluarga (KK), namun ternyata total usulan dari seluruh desa mencapai 55.000 KK.

Sementara yang tercover bansos provinsi sebanyak 38.113 KK, dari rencana perkiraan semula 43.542 KK. Bansos kabupaten dan provinsi berupa sembako senilai Rp 200 ribu dan akan diberikan tiga kali.

“Pemkab tidak mungkin menyetujui seluruh usulan dari desa, karena kuota yang dipersiapkan sekitar 36.350 KK. Jika nanti masih ada KK miskin di desa dan belum menerima bansos padahal betul-betul membutuhkan, maka pemdes dapat menambah BLT dana desa dengan ketentuan atas persetujuan bupati, yang semula maksimal 35 persen dapat dialokasikan lebih,” jelas Tiwi.

Ia menambahkan, untuk bansos provinsi didistribusikan mulai Jumat (22/5/2020). Sedangkan untuk bansos kabupaten, sudah disalurkan Selasa (19/5/2020), dan diharapkan sebelum lebaran sudah selesai semua untuk seluruh desa di Purbalingga.

“Untuk BLT dana desa, sampai saat ini masih 80 desa dari 224 desa yang sudah mencairkan. Kami harap, Jumat semua desa sudah mencairkan,” tuturnya.

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA) Purbalingga Raditya Widayaka mengatakan, penerima bansos provinsi jumlahnya berkurang dari usulan, karena verifikasinya harus sesuai intruksi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) yang menyebut, calon penerima selain menggunakan data Nomor Induk Keluarga (NIK) juga dipadankan dengan nomor KK.

“Jumlah calon penerima bansos provinsi berkurang karena terkena pemadanan nomor KK yang tidak valid, data ganda DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap, penerima bansos di Kabupaten Purbalingga termasuk paling banyak,” kata Raditya.

Penulis: y-Humas Purbalingga
Editor: dnk/Diskominfo Jateng