Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PURBALINGGA – Pemenuhan kebutujan pokok masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pada 2024 nanti. Selain itu, terdapat lima prioritas lain yang akan dilakukan.

 

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, pemenuhan kebutuhan pokok menjadi urgensi yang harus dilakukan karena angka kemiskinan di Purbalingga masih tinggi.

 

“Satu satunya cara untuk menurunkan kemiskinan, yaitu bagaimana menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Bupati Tiwi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, di Pendapa Dipokusumo, Kamis (30/3/2023).

 

Ditambahkan, target lainnya yang akan dicapai melalui pemenuhan prioritas pertama adalah peningkatan indeks ketahanan pangan, cakupan akses air minum layak, cakupan sanitasi layak, cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh, dan cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mendapatkan program pemerintah.

 

Bupati melanjutkan, prioritas pembangunan yang kedua adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inlusif. Beberapa langkah yang akan dilakukan di antaranya adalah meningkatkan daya saing dan omzet produk usaha mikro kecil, menciptakan perluasan lapangan kerja, memulihkan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis, dan meningkatan kualitas pasar rakyat.

 

“Prioritas ketiga yaitu peningkatan kualitas manusia. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu meningkatkan derajat pendidikan anak-anak, salah satu caranya meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

 

Tiwi melanjutkan, program yang direncanakan adalah penurunan angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan fasilitas layanan kesehatan.

 

“Kita juga harus ada action nyata membentuk seluruh desa/kelurahan menjadi Desa Ramah Perempuan dan Anak, termasuk juga ada masukan Desa Paham Hukum,” katanya.

 

Ditambahkan, prioritas keempat adalah pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan.

 

“Walaupun anggaran terbatas tapi komitmen kita agar pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur terus ada, termasuk optimalisasi persampahan TPA dan TPS3R, agar Purbalingga jangan sampai darurat sampah,” beber bupati.

 

Prioritas selanjutnya, ujar Tiwi, adalah peningkatan pelayanan publik. Terkait hal itu, pihaknya mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Purbalingga membuat minimal satu inovasi terkait pelayanan. Bahkan, SDM Dinkominfo didorong untuk bisa membantu OPD lain membuat digitalisasi layanan, agar masyarakat bisa terlayani mudah cepat dan murah.

 

“Prioritas keenam, penguatan desa. Langkah yang akan kita lakukan, yaitu penguatan BUMDes agar efektif dan berdampak peningkatan PADes. Selain itu juga penguatan peran masyarakat, termasuk digitalisasi desa. Dana Desa juga didorong ada integrasi, agar diarahkan untuk dialokasikan program-program prioritas pemerintah kabupaten,” tandasnya.

 

Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan, menyampaikan, perencanaan pembangunan harus memperhatikan masalah kemiskinan, IPM, bidang kesehatan, bidang pendidikan, kondisi infrastruktur, dan antisipasi bencana alam.

 

“Di samping itu perlu memperhatikan prioritas kebijakan perencanaan pembangunan yang betul-betul prorakyat. Artinya, program yang diusulkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat,” katanya

 

 

Penulis: Gn, Humpro Setda
Purbalingga/ DHS, Kominfo Purbalingga
Editor: Tn/Ul, Diskominfo Jateng