Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sragen – Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengusulkan tambahan indikator kemiskinan, yakni warga yang merokok dan mempunyai handphone atau telepon selular tidak masuk kategori warga miskin dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Pasalnya, mereka dinilai telah mampu membeli kebutuhan nonprimer.

“Saya mengusulkan dua indikator kemiskinan, yakni perokok dan warga yang memiliki HP tidak masuk kriteria warga miskin. Kalau sehari bisa membeli rokok satu bungkus seharga Rp 10 ribu, dikalikan sebulan jumlahnya ratusan ribu,” ujar Bupati Sragen saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) di Pendapa Bupati Sragen, Rabu (11/10).

Bagi perokok aktif, lanjut dia, rata-rata setiap hari membeli rokok seharga kurang lebih Rp 10 ribu per bungkus, jika dikalikan selama satu bulan atau 30 hari maka harus mengeluarkan uang yang bisa untuk membeli makanan atau kebutuhan pokok lainnya. Demikian pula warga yang mempunyai HP, karena setiap orang yang memiliki HP pasti butuh pulsa yang harus dibeli dengan uang.

“Membeli pulsa menjadi kebutuhan pokok. Tidak bisa membeli beras sekarang tidak populer lagi, karena kalah dengan membeli pulsa,” terangnya.

Pada rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi tersebut, bupati menjelaskan dalam penanganan kemiskinan, tidak kalah penting adalah mengubah pola pikir masyarakat, jika tidak lagi miskin maka tidak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Pola pikir semacam itu juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan di beberapa daerah sulit ditekan, karena warga terus berharap menjadi penerima bantuan pemerintah.

“Ada juga warga saya, simbah-simbah tinggal di rumah tidak layak huni bersama kambing dan ayam, sementara sebelahnya rumah bagus yang notabene rumah milik anaknya. Banyak warga yang berfikir seperti simbah itu, bahwa apapun kondisi rumahnya harus tetap ditempati,” katanya.

Menurut Yuni, warga yang masih menganut budaya seperti itu meskipun sudah diminta untuk berpindah rumah dan tinggal bersama anak attau kerabat, namun mereka menolak dan tetap memilih tinggal di rumahnya. Alasannya apapun kondisi rumah yang telah ditempati bertahun-tahun tidak boleh ditinggalkan.

“Mengentaskan kemiskinan pun bukan perkara mudah. Butuh kerja sama semua pihak termasuk pihak ketiga untuk membantu warga miskin melalui CSR. Selain itu para ASN di lingkungan Pemkab Sragen juga bergotong royong dengan menyisihkan pendapatan mereka seikhlasnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah mengatakan, sebenarnya yang lebih mengetahui kondisi kemiskinan warga adalah pemerintah kabupaten, camat, desa hingga tingkat rukun tetangga (RT) di daerah masing- masing, temasuk ibu-ibu anggota PKK. Karena mereka lebih dekat dengan warga yang bersangkutan sehingga mengetahui kondisi warganya.

“Camat harus lebih aktif mencari informasi tentang kondisi warganya, juga ketua RT. Setiap hari apa yang dimakan, pekerjaaanya apa, dan jika keluarga berusia produktif apakah sudah ber- KB,” terangnya.

Mantan bupati Purbalingga itu juga mengimbau kepada semua warga untuk menggerakan penanaman sayuran dan buah di lingkungan rumah, memelihara ikan lele, ayam, dan lainnya. Sehingga pemenuhan gizi keluarga bisa terpenuhi dari hasil tanaman di sekitar tempat tinggal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun terus menggalakkan beragam program untuk pengentasan kemiskinan, terutama warga miskin yang tersebar di 15 kabupaten dengan tingkat kemiskinan melebihi tingkat kemiskinan Provinsi Jateng. Antara lain Kabupaten Sragen, Rembang, Demak, Blora, Wonosobo, Pemalanh, Brebes, dan Cilacap.

Berbagai program pengentasan kemiskinan di Jateng antara lain program bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, biaya pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin tapi beprestasi di bidang akademik, banntuan permodalan usaha mikro keçil dan menengah, serta beragam pelatihan keterampilan. Program lainnya, membantu menyalurkan tenaga-tenaga kerja produktif ke perusahaan-perusahaan di berbagai daerah bahkan luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Heru juga menyerahkan bantuan pemugaran RTLH sebanyak 763 unit, dengan besaran masing-masing rumah Rp 10 juta.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin