Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rembang – Demokrasi Pancasila yang berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika harus benar-benar diterapkan bangsa Indonesia, dengan menepikan segala perbedaan dan mengikat dalam satu kesamaan demi kepentingan bersama.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat memberi sambutan pada acara Safari Ramadan di Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Leteh, Kabupaten Rembang, Selasa (6/6) petang. Selain KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) yang merupakan pengasuh ponpes, hadir pula dalam acara itu KH Maimun Zubair, Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, sejumlah pemuka agama, tokoh masyarakat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kapolri mengungkapkan, Indonesia merupakan bangsa yang unik karena terdiri dari banyak agama, bermacam suku, dan ras. Namun para pendiri negara ini bisa mengesampingkan perbedaan itu dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

“Dahulu oleh para founding fathers telah menepikan segala perbedaan dan mengikat dalam satu bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Tito, demokrasi memang positif, karena demokrasi diharapkan akan membuat sistem pemerintahan yang kuat. Bukan melalui sistem otoriter, bukan pula sistem oligarki yang dikuasai sekelompok orang, melainkan pemerintahan yang ada di tangan rakyat.

Sistem pemerintahan tersebut bukan tanpa risiko, mengingat demokrasi yang dibuka sejak 1998 mulai mengarah lebih liberal dan membuka ruang untuk kebebasan berserikat, berkumpul, berbicara, dan berekspresi. Demokrasi saat ini tidak sepenuhnya negatif karena banyak pula hal-hal positif. Tetapi dampak negatifnya perlu tetap diwaspadai.

Kapolri mengingatkan, keterbukaan jangan sampai diartikan sebebas-bebasnya. Misalnya dalam penggunaan media sosial tidak sedikit yang provokatif dan informasi-informasi negatif lain dengan mengatasnamakan kebebasan. Ada pula yang memanfaatkan untuk menyampaikan ideologi tertentu yang dimungkinkan tidak tepat bagi bangsa ini, misalnya adanya ideologi yang membawa atau membolehkan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, bahkan saat ini juga terlihat mulai mengentalnya primordialisme.

Dia mencontohkan kasus primodialisme yang terjadi di Lampung, terkait masalah tanah yang melibatkan masyarakat lokal dengan pendatang yang ikut program transmigrasi. Ironisnya, primordialisme keagamaan juga mulai menyentuh hal-hal sisi sensitif dari basis keagamaan tertentu. Bahkan, tidak hanya antaragama, melainkan juga intra agama di dalam satu agama.

“Oleh karena itu, saya sebagai Kapolri ingin menyampaikan pesan simbolik,  karena polisi dan TNI sebagai dua pilar penting tidak akan kuat tanpa didukung rakyat. Terutama umat Islam sebagai umat mayoritas Indonesia,” katanya.

Dukungan para ulama seperti sosok Gus Mus dan Maimun Zubair, imbuh Tito, sangat penting karena ulama bisa memberikan kedamaian kepada umat. Apalagi tauziah serta pernyataan-pernyataan dua tokoh ulama asli Rembang itu sangat menyejukan bangsa. Tauziah dan ayat-ayat yang disampaikan menggambarkan bahwa Islam agama yang rahmatan lilalamin dan memberikan keselamatan warga dunia.

“Kunjungan kami ke sini mendengar dan meyakini bahwa tempat ini adalah tempat uang menyejukan, tidak hanya bagi masyarajat Rembang namun juga Indonesia” ungkap Kapolri.

Hal senada dikatakan Gus Mus. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat terutama para tokoh agama harus saling menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi ketika kondisi negeri ini sedang diresahkan dengan berbagai persoalan yang mengancam persatuan.

Pada kesempatan tersebut, Gus Mus juga mendoakan Kapolri Tito bersama jajarannya sebagai pengayom masyarakat semoga diberi kekuatan lahir dan batin, serta kesabaran dalam menjaga Indonesia sebagai rumah bersama.

“Pemerintah dan rakyat harus bersatu untuk Indonesia, karena Indonesia ini rumah kita bersama. Semua pasti ingin rumahnya baik, tenang, serta sejahtera,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, ada banyak persoalan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Termasuk persoalan tentang penggunaan media sosial yang tidak berisi ujatan-ujaran kebencian, fitnah, serta hal lain yang mengancam NKRI.

Menurutnya, fatwa MUI tentang penggunaan medsos itu sudah cukup kuat atau bisa menegakkan peraturan penggunaan medsos. Selain mendorong Polri agar tidak ragu melakukan tindakan  dengan menggunakan UU ITE, masyarakat juga jangan ragu untuk memberikan dukungan.

“Peran ulama sudah bagus, karena majelisnya mengeluarkan fatwa. Ini sebenarnya sudah cukup karena kalau kita menunggu peraturan yang sempurna tidak akan datang-datang,” tandasnya.

Ganjar berharap, masyarakat dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan lancar, mendapatkan hal-hal baik dan menularkan kepada siapa pun. Selain itu juga bersama-sama menjaga kedamaian supaya hidup tetap ayem, tentram dan bahagia.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin