Realisasi RPJMD Jawa Tengah 92 persen 

Semarang – Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mencapai 92 persen. Beberapa program dalam RPJMD sudah terlaksana dengan baik, khususnya dalam bidang infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pangan. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP saat menjadi narasumber dalam acara Forum Jateng Kompas Gramedia. Kegiatan dengan tema ‘Jawa Tengah Lima Tahun Lalu dan Lima Tahun ke Depan’ itu berlangsung di Hotel Grasia Semarang, Selasa (12/9).

“92 persen dari RPJMD kita sudah terlaksana. Jadi tinggal delapan persen saja yang harus kita dorong selama kurang dari satu tahun kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Heru,” katanya.

Menurut Sekda, program-program pembangunan yang berjalan dengan baik di antaranya, infrastruktur jalan yang sudah mencapai 87 persen, pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan kedua 2017 tumbuh mencapai 5,18 persen, lebih baik dibandingkan nasional yang tercatat sebesar 5,01 persen. Mengenai ketersediaan pangan, selama tiga tahun terakhir ini produksi beras Jawa Tengah mengalami surplus sebesar 3 juta ton.

“Meski kita surplus tapi kita tidak boleh terlena karena jumlah penduduk kita semakin bertambah. Luasan sawah kita tiap tahun juga terus menyusut,” ujarnya mengingatkan.

Pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dihadapi dalam rangka pembangunan di Jawa Tengah, lanjut Sri Puryono, adalah pengentasan kemiskinan. Saat ini kemiskinan Jawa Tengah masih sebesar 13,01 persen atau sekitar 4,5 juta jiwa warga miskin. Persentase tersebut juga masih tinggi dari angka kemiskinan nasional sebesar 11 persen.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah ini mengatakan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah sangat kompleks karena tidak hanya melibatkan satu instansi atau satu sektor saja. Setidaknya ada 14 indikator kemiskinan yang harus diselesaikan, termasuk menyangkut RTLH dan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pihaknya sudah melakukan beberapa terobosan, yaitu memberikan bantuan perbaikan RTLH menggunakan berbagai sumber anggaran mulai dari APBD, CSR, hingga Baznas. Selain itu juga menggerakan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pelayanan kemudahan akses modal dan perizinan agar dapat mendorong warga untuk meningkatkan usaha.

“Di samping bantuan-bantuan yang sifatnya fisik juga harus ada bantuan-bantuan untuk menggerakan ekonomi kerakyatan. Seperti, program Mitra Jateng 25 untuk mengungkit mereka supaya punya greget untuk berusaha. Hasilnya juga bagus. Kemarin yang dianggarkan Rp 350 miliar terealisasi Rp 290 miliar. Ini artinya respon masyarakat sangat positif bahkan NPL-nya bisa dikatakan nol,” terangnya.

 

Mengingat persoalan yang sangat kompleks, Sekda meminta penanganan kemiskinan dapat dikeroyok oleh semua pihak. Sebab APBD hanya mampu mengkover 30 persennya. Sementara 70 persennya membutuhkaan dukungan pihak lain, termasuk swasta dan masyarakat.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn