Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Surakarta – Keamanan sistem informasi merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan pengelolaan sistem informasi di pemerintahan. Termasuk prinsip-prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan data, dan informasi menjadi taruhan utama dalam pengamanan sistem informasi.  

“Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Jadi orang yang ditempatkan di bidang sistem informasi dan persandian di pemerintahan harus yang qualified dan benar-benar menguasai bidang ini. Jangan yang ledha ledhe,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP saat memberi sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi Bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten-Kota se-Jawa Tengah, di Hotel Syariah Surakarta, Jumat (26/5).

Ia menyebutkan, kebijakan, prosedur, teknik dan mekanisme keamanan harus mampu menjamin sistem informasi dapat terlindungi dari berbagai potensi ancaman yang mungkin timbul atau setidaknya mampu mengurangi kerugian yang dialami apabila ancaman terhadap sistem informasi teraktualisasi. Yaitu ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan.

Sebagai contoh, lanjut dia, ancaman sistem informasi yang terjadi beberapa hari lalu yaitu Malware Wannacry yang menyerang aplikasi berbasis windows lebih dari 99 Negara. Dalam konteks keamanan sistem informasi, bebagai upaya bersifat pencegahan terhadap potensi ancaman yang mungkin timbul menjadi penekanan yang sangat penting.

Selain itu juga upaya pendeteksian kejahatan terhadap sistem informasi dan upaya pemulihan sistem informasi. Pencegahan menjadi penting karena upaya ini dapat menghindarkan pengelola atau pemilik sistem informasi dari timbulnya kejahatan, kerugian yang lebih besar dan upaya atau biaya yang besar dalam melakukan deteksi, atau pun upaya menempuh proses hukum dan recovery terhadap sistem informasi yang rusak.

Dengan mengenali, memahami dan mengerti akan keberadaan, fungsi, dan arti pentingnya persandian, imbuh Sri Puryono, para pejabat dan penentu kebijakan diharapkan bisa memanfaatkan sarana komunikasi persandian, sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan berita informasi yang bersifat rahasia dan rahasia negara.

Lembaga Sandi Negara sebagai Lembaga pembina Persandian Nasional berupaya terus menerus melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan kapasitas atau kualitas sumber daya persandian melalui pembuatan regulasi atau kebijakan, pelatihan, pendidikan dan optimalisasi peralatan karya anak bangsa yang ada di jajaran Lembaga Sandi Negara.

Sekda berharap sosialisasi ini dapat memberikan wawasan, gambaran, pemahaman bagi pihak terkait sehingga dapat merubah pola pikir, tindakan, dan sikap dalam pengambilan dan penentuan suatu keputusan ataupun kebijakan demi perkembangan, kemajuan, serta meningkatkan pemanfaatan persandian.

“Selain itu juga dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang pengamanan berita atau  informasi dan kebijakan strategis di segala bidang demi suksesnya pembangunan nasional, khususnya di Jawa Tengah, dan menjaga kesatuan NKRI,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Dadang Somantri menambahkan, kegiatan yang dihadiri Kepala Diskominfo se-Jateng dan instansi terkait lainnya tersebut bertujuan membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, serta hubungan pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

“Di samping itu juga sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan persandian dan implementasi regulasi di bidang persandian, serta keamanan informasi baik di jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota,” terangnya.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin