Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Wonosobo – Memasuki musim penghujan, bencana banjir dan tanah longsor mengancam hampir semua daerah di Jateng. Karenanya berbagai langkah dan upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara dini, lintas sektor, terpadu, dan terkoordinasi guna menghindari ataupun mengurangi korban jiwa, kerugian materi, serta kerusakan infrastruktur.

“Saya mengapresiasi kebersamaan internal BPBD, serta kegotongroyongannya dengan berbagai pihak dalam mencegah dan menanggulangi bencana,” ujar Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko MSi saat memberi pengarahan sekaligus menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Jawa Tengah Menghadapi Ancaman Bencana Banjir dan Tanah Longsor Musim Penghujan 2017-2018, di Kantor BPBD Wonosobo, Jumat (13/10) sore.

Rakor yang dihadiri Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana, kepala BPBD kabupaten/ kota se-Jateng, perwakilan TNI, Polri, serta para pejabat terkait kebencanaan, wagub menjelaskan, sinergitas, gotong royong, dan sikap kekeluargaan dalam pencegahan maupun penanganan bencana sangat penting. Jika sudah didasari gotong royong, tidak lagi ada perbedaan warna kulit, suku, maupun agama. Semua bersama-sama memberikan bantuan.

“Dalam manajemen antisipasi, kita tidak bisa bergerak sendiri tapi butuh kerja sama dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, PMI, BMKG, dan masyarakat. Manajemen antisipasi bencana juga dibutuhkan agar saat terjadi bencana kerugian materi maupun korban jiwa dapat ditekan,” bebernya.

Menurut mantan Bupati Purbalingga itu, BPBD dituntut sigap berkoordinasi dan mengerahkan segala kemampuan menanggulangi bencana. Selain itu juga memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak “menabung” potensi bencana, mengedukasi masyarakat dengan menyasar sekolah-sekolah dan warga desa supaya masyarakat tangap terhadap bencana. Sehingga kalaupun tidak bisa menghindari bencana, setidaknya dapat mengurangi korban jiwa maupun kerugian materi dan kerusakan infrastruktur.

“Mengedukasi masyarakat supaya tidak mendirikan rumah di kawasan tebing atau daerah rawan bencana longsor, meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun deras. Kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait penanggulangan bencana,” terang Wagub.

Sementara itu, Kepala Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan, rakor itu penting sebagai media untuk menyamakan persepsi, memantapkan koordinasi dan sinergitas dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Selain untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana alam banjir dan tanah longsor, rakor juga didayagunakan untuk meningkatkan kesiapsiagan masyarakat terhadap risiko bencana. Salah satunya dengan membantu masyarakat mengenali tanda dan bahaya bencana di sekitar tempat tinggal, termasuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan jika mengetahui tanda bencana.

Tidak kalah penting adalah memasang dan memberi peringatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana melalui Early Warning System (EWS), simulasi/gladi dan rambu petunjuk, sangat diperlukan. Termasuk menginformasikan nomor-nomor posko dan nomor-nomor penting yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat bencana.

“Jika terjadi banjir besar, BPBD segera hubungi bupati untuk mengeluarkan SK penanganan bencana. Sebarkan nomor posko masing-masing BPBD ke tingkat desa, juga semua media agar dapat tersebar ke masyarakat,” pintanya.

Perlu diketahui, 32  kabupaten/kota di Jawa Tengah (91,42%) rawan bencana banjir. 29 kabupaten/kota (82,85%) rawan bencana longsor. Bahkan ada pula beberapa kabupaten/kota yang tidak hanya rawan dengan bencana banjir dan longsor, tetapi juga bencana tsunami, gunung berapi, gas beracun, puting beliung, dan gempa bumi.

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Foto : Humas Jateng

Facebook

Google

Twitter

Pinterest

Linkedin