Maknai Pepatah dengan Konteks Kekinian

Semarang – Banyak ungkapan atau pepatah kuno yang ditinggalkan nenek moyang berguna untuk generasi penerus. Bahkan, memiliki nilai-nilai budaya yang dapat membantu jajaran birokrasi pemerintahan di dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko Msi saat membuka acara Sarasehan Budaya dengan tema ‘Budaya, Birokrasi, dan Revolusi Mental’ di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis (18/5) malam. Menurutnya beberapa pepatah yang dapat membantu peningkatan kinerja para birokrasi, misalnya aja dumeh, adigang adigung adiguna, atau alon-alon asal kelakon. Namun ungkapan-ungkapan tersebut harus dimaknai secara kontekstual, yakni konteks kekinian agar sesuai dengan perubahan zaman.

“Saya pikir ungkapan itu juga harus dikaitkan dengan konteks kekinian,” katanya.

Pepatah alon-alon asal kelakon yang biasa dimaknai pelan-pelan asal tercapai tujuannya atau seenaknya saja yang penting selamat sampai tujuan, tentu tidak pas jika ditanamkan oleh jajaran birokrasi. Sehingga ungkapan tersebut harus dimaknai secara kekinian, yaitu tidak pantang menyerah dan mundur sebelum mencapai tujuan, meski terpaksa berjalan lambat karena terhalang hambatan.

Heru menambahkan, apa yang terlulis pada alenia keempat UUD 1945 juga bisa dimaknai sebagai tujuan akhir dari birokrasi. Yakni birokrasi diharapkan bisa melayani dan memfasilitasi masyarakat tanpa memandang suku, agama dan golongan.

“Alenia keempat UUD 1945 mungkin bisa dimaknai pesan untuk birokrasi. Birokrasi yang diharapkan mampu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. Dalam konteks kekiniannya adalah untuk melayani dan memfasilitasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP yang menjadi narasumber dalam acara sarasehan tersebut mengatakan birokrasi sejak dulu dikenal korup, diskriminatif, tidak bisa diandalkan dan malas. Sehingga kepercayaan rakyat terhadap negara berkurang. Karenanya, birokrasi harus bisa merubah paradigma-paradigma masyarakat melalui revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir Joko Widodo.

Di dalam revolusi mental, para ASN dituntut untuk memiliki integritas, etos kerja dan jiwa semangat gotong-royong yang tinggi. Mereka juga dituntut untuk bisa berinovasi dan berkreasi di dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yakni pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

“Inovasi dan kreasi ASN itu juga budaya. Kalau kita tidak bisa merubah mindset dan karakter, kita akan tidak akan maju dan tergilas oleh kemajuan itu sendiri,” pungkasnya.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn