Kepala Biro Umum dan BPKAD Jateng Dilantik

Semarang – Kekosongan kursi Kepala Biro Umum Setda Jateng dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng sekitar tujuh bulan ini berakhir, Jumat (11/8). Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jateng yang terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka tersebut, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja.

Pejabat eselon II yang dilantik adalah Edy Supriyanta ATD SH MM yang resmi menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Jateng, dan Sumarno SE MM sebagai Kepala BPKAD Jateng. Gubernur Ganjar Pranowo menuturkan, dua pejabat pimpinan tinggi pratama itu dipilih seobjektif mungkin, melalui beberapa tahap seleksi terbuka. Mulai dari tahap administrasi, uji gagasan tertulis, hingga wawancara.

“Ada beberapa kandidat yang berpartisipasi dan sudah kita tes. Pilihan akhir juga kita lakukan berdua. Saya dan Pak Heru (wakil gubernur, red.) berusaha memutuskan dan memang selisihnya tipis-tipis,” terang orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Kepada Kepala BPKAD Jateng Sumarno, Gubernur berpesan agar sistem aset segera diperbaiki. BPKAD Jateng harus menginventarisasi aset-aset Pemprov Jateng secara cermat, termasuk aset yang status hukumnya belum jelas.

“Sistem aset kita harus segera diperbaiki untuk kita gunakan secara optimal. Termasuk identifikasi aset-aset kita yang secara legalnya belum clear. Soal keuangan kita harus betul-betul memenej dengan baik posisi keuangan kita di APBD. Pola-pola pelaporan yang kita mintakan nanti kita harus taat dengan GRMS yang kita buat. Sehingga semua bisa disiplin,” pesannya.

Pada acara tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo juga melantik 43 pejabat administrator dan 71 pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Jateng. Kepada seluruh pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik, Ganjar berpesan agar mereka segera bersinergi di lingkungan kerjanya dan siap menjawab segala aduan masyarakat. Sehingga pelayanan prima untuk publik dapat diwujudkan. Mantan anggota DPR RI itu membeberkan, aduan masyarakat yang paling banyak disampaikan kepadanya adalah permasalahan pendidikan.

“Dari aduan masyarakat yang masuk kepada saya, ternyata tertinggi itu masalah pendidikan. Antara lain soal pembayaran atau ada yang mengatakan pungutan. Teman-teman yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mesti periksa (aduan) itu. Kita mesti punya daftar statistik sekolah mana saja, bayar berapa, kenapa bayarnya jumlah segitu, dan bagaimana dengan siswa yang tidak mampu. Sehingga wali murid semua tahu dan kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang tegas tentang biaya sekolah ini,” pesannya.

Selain pendidikan, imbuh alumnus UGM ini, aduan lain yang sering disampaikan oleh masyarakat adalah pengelolaan dana desa. Sebab, masih ada kepala desa yang belum sepenuhnya memahami mekanisme sistem keuangan desa.

“Saya harapkan OPD pemprov yang berhubungan dengan desa semua bisa membantu. Ada satu dua teman kades yang masih kebingungan (pengelolaan dana desa) sehingga bermasalah. Di sisi lain, butuh advokasi atau pendampingan sehingga mereka tidak salah. Saya khawatir anggaran yang besar ini nanti tidak sampai tujuan,” tambahnya.

Ganjar menegaskan, meski aduan publik tidak selalu disampaikan kepada OPD yang tepat, namun OPD harus siap meneruskan aduan tersebut kepada OPD terkait. Sehingga aduan publik dapat segera ditindaklanjuti.

“Kadang-kadang Bapak/ Ibu akan direpotkan bahwa ini bukan kewenangan saya, tapi sebagai pemerintah kita tidak boleh lari. Ujungnya, kita akan mengedukasi mereka, ini bukan kewenangan kami, tapi kami akan meneruskan (aduan) itu,” pungkasnya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn