Ganjar Minta Kabupaten/ Kota “Arisan” Keberhasilan

Semarang – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta bupati dan wali kota “arisan” keberhasilan program untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Terutama program percepatan penanggulangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, serta reformasi birokrasi.

“Seperti yang kita pesankan kemarin, kabupaten dan kota harus ‘arisan’ keberhasilan dan sekarang yang kita tunggu adalah program penanggulangan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur,” ujar gubernur saat memberi sambutan seusai melantik Siswolaksono SH MKn sebagai Penjabat Bupati Batang, di Gedung Ghradhika Bhakti Praja Semarang, Kamis (20/4).

Selain program pengentasan kemiskinan, lanjut dia, masyarakat berharap program “Jateng Gayeng Tanpa Lubang” menular sampai ke tingkat kabupaten/ kota kemudian menjalar hingga ke desa. Selain itu, reformasi birokrasi juga bisa berjalan dengan baik, karena reformasi birokrasi merupakan modal agar semuanya bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

“Pelayanan harus murah, mudah, dan cepat. Nah itu yang kita harus bisa, apalagi Batang selama ini reformasi birokrasinya berjalan bagus, sehingga tidak terlalu sulit untuk melaksanakan berbagai program pemerintah itu,” bebernya.

Ganjar mengungkapkan, kemiskinan menjadi pekerjaan rumah (PR) berat bagi pemprov maupun pemkab dan pemkot. Pada 2016 jumlah warga miskin di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten dan kota mencapai 13,19 persen Sementara itu pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan Jateng pada 2018  menjadi sekitar sembilan persen.

Saat ini Pemprov Jateng telah memberikan daftar warga miskin lengkap nama dan alamatnya. Selanjutnya, tugas masing-masing daerah mencari nama warga miskin tersebut, kemudian mengidentifikasi tingkat kemiskinan mereka, termasuk kategori miskin atau sangat miskin. 

“Sangat miskin itu dikasih apa, misalnya RTLH berapa jumlahnya dan betapa kebutuhannya. Kemudian di Batang ada 12 persen (penduduk miskin) turun menjadi 11 persen saja, itu sudah ‘arisan’ (keberhasilan) ke Jateng, dan itu sangat bagus,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Menurutnya, Kabupaten Batang sudah maju, terutama menyangkut reformasi birokrasi yang terhitung mantab. Tetapi di sisi lain tidak sedikit pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, seperti infrastruktur jalan nasional dan kabupaten yang rusak, serta komplain-komplain lain dari masyarakat.

“Komplain dari masyarakat juga banyak, kemudian respon pemkab bagus dan sudah sesuai dengan jalur. Nah tanggapan penerintah ini penting, karena sebenarnya masyarakat kalau protes dan agak cerigis itu sebenarnya ingin dilayani,” jelas gubernur.

Terkait praktik pungutan liat (pungli), kata dia, kewaspadaan di tingkat pemerintahan desa harus ditingkatkan, terutama menyangkut program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Menurutnya kades dan perangkat desa jangan ikut mengurus Prona. Tidak sedikit kades dan perangkat desa tersangkut hukum karena terlibat dalam mengurus Prona. Mereka seringkali membuat program sendiri dengan tarif biaya beragam, kemudian rakyat melaporkan kepada yang berwajib. 

“Saya sudah usul ke Presiden RI untuk membuat peraturan lalu rakyat sepakati berapa ongkos pembiayaan dan maka itu halal atau sah. Karena sekarang tarifnya berbeda-beda, ada Rp 450 ribu, Rp 700 ribu, bahkan Rp 1 juta,” beber alumnus UGM ini.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan keputusan Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah dari Wakil Ketua I TP PKK Jateng Hj Sudarli Heru Sudjatmoko kepada Ketua TP PKK Batang Ning Cahyo Kusuma Tuti Siswo Laksono.

Terkait hal tersebut, Gubernur Ganjar mengucapkan terima kasih atas kerja keras TP PKK selama ini yang telah mengurus berbagai hal di masyarakat. Mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah, momong anak-anak agar sehat, menyosialisasikan antinarkoba, menggalakkan IVA tes, pengarahan tentang pernikahan dini, dan lainnya.

“PKK itu sebenarnya tiang penyangga negara, karena hampir semua diurusi. PKK itu jos, sebab anggotanya ibu-ibu sehingga kalau memarahi dan menasihati itu beda tipis. Mereka marah tapi dengan penuh sayang,” pungkasnya.

Siswolaksono sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Jateng menjabat sebagai Pj Bupati Batang sampai adanya pelantikan kepala daerah yang baru hasil pilkada serentak Februari 2017 lalu.

Sebagai informasi, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan Wakil Bupati Sutadi Soetadi telah habis masa jabatannya pada 13 Februari 2017. Setelah itu, Batang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batang Nasihin yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn