Dua Tahun, Komplain Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Turun

Semarang – Program Kartu Tani yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut dibuktikan dari berkurangnya keluhan petani tentang kelangkaan pupuk bersubsidi yang disampaikan melalui kanal pengaduan selama dua tahun terakhir.

 

“Saya kawal (program Kartu Tani) dengan membuat call center atau kanal pengaduan kalau pupuk langka. Alhamdulillah saya lihat dua tahun terakhir ini komplain menurun banyak,” terang Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menerima kunjungan PT Pupuk Indonesia di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung A Kantor Gubernur, Senin (20/3).

 

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu membeberkan, jumlah petani yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Pertanian Indonesia (Sinpi) pun bertambah. Pada awal pendataan petani di 22 kabupaten/ kota, jumlah petani yang terdaftar sebanyak 1.500.503 orang.

 

“Namun dalam perkembangannya, banyak petani yang pada awalnya menolak untuk didata, kemudian mendaftarkan diri untuk didata. Sehingga jumlah petani per 10 Maret 2017 bertambah menjadi 1.607.819 orang,” ungkapnya.

 

Dari jumlah petani tersebut, sebanyak 1.284.463 petani sudah menerima kartu tani. Saat ini 216.040 kartu tani siap didistribusikan, dan 193.443 kartu tani dalam proses penyerahan. Jumlah kios pupuk lengkap yang terpasang EDC pun mencapai 3.414 kios.

 

Alumnus UGM itu mengaku, meski program kartu tani saat ini menunjukkan perkembangan positif, namun Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan di lapangan. Pasalnya, tidak semua petani siap menghadapi transformasi pengelolaan pupuk bersubsidi  berbasis sistem informasi. Akibatnya, per 10 Maret 2017, sebanyak 8.275 petani menolak kartu tani.

 

“Transformasi menuju modern cashless atau e-money itu butuh edukasi yang panjang. Provokatornya masuk dan menyampaikan, jangan mau programnya Pak Gubernur. Itu merepotkan kamu. Sekarang kamu jadi ditanya macam-macam (data tentang jenis komoditas pertanian, luas lahan, hingga perkiraan panen). Enak sistem yang dulu. Ini yang ngomong distributor,” urainya.

 

Selain itu, per 17 Maret 2017, tercatat delapan kabupaten/ kota yang telah menginput data alokasi pupuk bersubsidi ke dalam kartu tani. Antara lain Batang, Demak, Klaten, Pati, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang.

 

Ganjar juga mengemukakan gagasan tentang asuransi pertanian bagi petani miskin. Menurutnya, BUMN dapat bersinergi untuk memberikan CSR berupa asuransi pertanian demi mengurangi risiko kegagalan panen.

 

“Dari 1.607.819 petani itu yang miskin banget berapa sih. Kalau yang miskin banget itu umpama kita kasih CSR agar dia kita jamin sekali masa tanam asuransi Rp 36 ribu. Ini kan bisa iuran dari sinergi BUMN atau kita dorong dari APBN. Sehingga kalau ada risiko yang muncul, petani itu ayem,” jelasnya.

 

Pada acara tersebut, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia Bungaran Saragih menjelaskan, kunjungan kerja mereka ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencermati cara kerja kartu tani yang rencananya direplikasi sebagai kebijakan nasional di provinsi lainnya. Seperti DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

 

“Bapak Presiden dan Ibu Menteri BUMN sangat tertarik dengan kartu tani ini. Setelah kami pelajari, kartu tani yang paling maju ternyata dari Jawa Tengah,” ungkapnya.

 

Penulis : Ar, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn