Aktivitas Politik Perempuan Diminta Tak Hanya Cari “Kursi”

  • 27 Jul
  • Prov Jateng
  • No Comments

Semarang – Perempuan memiliki peran besar di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang politik. Namun kenyataannya konstruksi sosial di Indonesia masih membuat perempuan sulit untuk berperan aktif dalam bidang tersebut. Dominasi laki-laki sangat kental sehingga membuat kaum perempuan sulit bersaing.

Fenomena seperti ini harus segera dihapus karena banyak kaum perempuan yang memiliki potensi yang tidak kalah hebatnya dengan kaum laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP di acara Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah di Hotel Ciputra Semarang, Kamis (27/7).

“Kalau pun ada wanita yang muncul dalam karir politik bukan karena kehebatan wanita, tetapi merupakan kebaikan dari kaum laki-laki. Fenomena kayak gini harus dihapus,” katanya.

Menurut Sri Puryono segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sudah dihapus dengan adanya UU No 7 Tahun 1984, sehingga perempuan memiliki derajat dan kesempatan yang sama. Bahkan diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan harapan bagi peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Namun tantangan besar masih terus dihadapi oleh kaum perempuan di bidang politik, seperti kurang imbangnya tingkat pendidikan perempuan, kurangnya semangat daya saing, dan keberanian. Sehingga menurunkan prestasi dan tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Karenanya, terang Sekda, perempuan harus terus mengembangkan diri agar menjadi pribadi tangguh dan menjadi warga negara yang produktif. Selain itu mampu memberikan kontribusi positif untuk kemajuan pembangunan tanpa meninggal kodrat perempuan sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidikan dan pengasuh anak.

“Seorang perempuan yang ingin tampil di bidang politik harus mengawalinya dengan kesadaran akan peran gandanya. Yaitu di sektor publik dan domestik, serta konsekuensi lainnya seperti pembagian waktu dan peran yang seimbang untuk keluarga dan aktivitas di luar rumah,” ujarnya.

Sri Puryono berharap dengan pelatihan ini akan muncul kaum perempuan potensial calon kepala daerah yang memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab, berwawasan luas dan mempunyai kepedulian tinggi serta patuh kepada aturan dan kepatutan yang lainnya. Partisipasi perempuan dalam aktivitas politik juga diharapkan tidak hanya mencari kursi ataupun kekuasaan semata, tetapi lebih pada tanggung jawab dan penyadaran partisipasi politik masyarakat dan demokrasi yang berkualitas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sri Kusuma Astuti mengatakan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian PPA ini memang perlu ditingkatkan. Sebab, di Jawa Tengah posisi perempuan yang duduk di legislatif masih sekitar 24 persen dari kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan untuk 35 kabupaten/ kota rata-rata perempuan yang duduk di dalam legislatif masih pada angka 17,4 persen. Sementara bagi perempuan yang menjabat kepala daerah berjumlah tujuh orang dan enam wakil kepala daerah. Karenanya, dalam mengongsong dan menyambut pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah yang akan diikuti oleh enam kabupaten, satu kota, satu pemilihan Gubernur, dan Pemilu 2019 mendatang, pemerintah perlu men-support keterwakilan perempuan di bidang politik.

“Ini perlu di-support terus baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/ kota,” katanya.

 

Reporter : Kh, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Berita Terkait