2019 Jalur Tol Bertambah 1.851 Km

Yogyakarta – Pemerintah terus menggenjot program pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol di berbagai pelosok nusantara. Termasuk Trans Jawa yang ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2018, serta jalur-jalur penghubung daerah di perbatasan.

“Kita membangun perbatasan, membangun Trans Papua dan Kalimantan, itu semua dalam pengejawantahan sila persatuan dari Pancasila,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat dialog  kritis dan solutif untuk negeri “Teras Kita,” di Balairung, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu (12/8).

Dialog yang diselenggarakan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) bersama Harian Kompas dengan tema “Kerja Bersama untuk Kejayaan Indonesia” itu merupakan diskusi terkait refleksi 72 tahun Indonesia merdeka.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Umum Kagama sekaligus Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP,  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Dalam paparannya Basuki menyebutkan, selama 40 tahun atau hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo, total panjang jalan tol di Indonesia hanya 780 kilometer, termasuk tol di Jateng yang akan menyambungkan Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur atau Trans Jawa.

Pada 2017, lanjut dia, tol baru yang tersebar di berbagai belahan pulau seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, maupun Sulawesi akan bertambah sepanjang 568 kilometer. Sedangkan pada 2019 jalur tol akan bertambah sepanjang 1.851 kilometer. Pembangunan jalan tol itu dibutuhkan masyarakat.

Basuki mencontohkan arus lalu lintas kendaraan pada musim mudik 2017 yang memfungsikan jalur darurat Brebes – Gringsing, Kabupaten Batang. Penggunaan jalan tol yang masih dalam proses pengerjaan itu mendapat apresiasi masyarakat, sebab meskipun bersifat darurat namun pemudik merasa nyaman karena mampu menghindari kemacetan di jalur pantura.

“Akhir 2018 Insya Allah trans tol Trans Jawa sudah terkoneksi dan operasional. Berarti target tahun depan mudik sudah tidak ada lagi jalan darurat tapi Brebes-Semarang harus sudah jadi jalan tol,” tandasnya.

Menteri yang pernah mengenyam pendidikan di UGM itu menjelaskan, terdapat sejumlah terobosan yang dikerjakan Kementerian PUPR dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Pertama tentang regulasi, terutama bagaimana menyederhanakan regulasi-regulasi yang selama ini menyulitkan. Terobosan kedua tentang inovasi teknologi, seperti penggunaan jembatan apung, pembangunan empat flyover di beberapa kabupaten di Jateng dalam waktu 4,5 bulan.

“Saat mengerjakan jalan dan flyover di Jateng, saya ditelepon terus dan baru kali ini menteri dimarahi gubernur, tetapi itu untuk kebaikan kita semua. Kalau saya dimarahi pak gubernur, maka saya SMS ke Pak Wamenkeu biar duitnya dihentikan,” guraunya.

Selain itu tidak kalah penting adalah terobosan kepemimpinan dan inovasi pembiayaan. Terkait inovasi pembiayaan, Kementerian PUPR bekerja tidak hanya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp106 triliun. Jumlah anggaran tersebut tidak cukup apalagi investasi pengerjaan tol saat ini minimal Rp 272 triliun, sehingga proposal berikutnya inovasi pembiayaan menggandeng pihak swasta dan BUMN.

“Kita juga terus menyampaikan capaian-capaian kita. Tidak ada maksud apa-apa kecuali ini lho kerjaan yang sudah kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Masak 72 tahun kita merdeka tidak ngapa-ngapain,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Umum Kagama sekaligus Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, fungsional tol mulai dari Brebes-Gringsing ternyata solusi memecah kemacetan kendaraan selama arus mudik-balik Lebaran 2017. Pengalaman penanganan arus mudik dan balik merupakan bentuk kerja sama paling bagus antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota dari penyelesaian masalah yang setiap tahun selalu muncul di jalur pantura Jateng.

“Kabupaten saya ‘oseng-oseng’ terlebih dahulu karena sudah teridentifikasi yang membikin macet. Pasar tumpah dan antrean di SPBU menjadi PR para bupati dan wali kota bagaimana menyelesaikannya,” katanya.

Ketika berbicara kemerdekaan, alumus Fakultas Hukum UGM itu mengatakan, problem politik di daerah yang dirasakan saat ini adalah sekat atau batas antar tingkat pemerintahan yang cukup tinggi. Karenanya mulai sekarang semua harus mulai mengharamkan batas-batas tersebut.

“Saya telepon Pak Basuki yang pertama saat di jalur Daendels rusak, lalu saya tanya bupati ternyata bukan jalan kabupaten, cek Binamarga bukan Jalan provinsi dan juga bukan jalan nasional. Artinya anak tiri, ini jalannya Mbah Daendels,” selorohnya.

Bahkan setelah Kementerian PUPR dan Pemprov Jateng saling komunikasi, termasuk terkait anggaran untuk perbaikan jalan utama Jateng bagian selatan itu kurang lebih Rp 52 miliar, maka sekarang jalannya sudah bagus. Dan masyarakat bertepuk tangan tanda bahagia.

 

Penulis : Mn, Humas Jateng

Editor : Ul, Diskominfo Jateng

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn