PENURUNAN AKI DAN AKB, TENTUKAN KEBERHASILAN KKBPK

  • 18 May
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

CILACAP-Perkembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga/KKBPK di Kabupaten Cilacap sudah sangat bagus. Hanya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Wagino, SH, Msi dihadapan peserta Rapat Kerja Daerah/Rakerda Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga/KKBPK tingkat Kabupaten Cilacap, di gedung Jalabumi, Kamis (18/05).

Lebih lanjut Wagino menyampaikan, perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap harus diarahkan pada upaya  penurunan angka Kematian Ibu melahirkan, angka kematian bayi dan balita yang saat ini kondisinya masih cukup tinggi. Kabupaten Cilacap dalam hal AKI dan AKB masih menempati urutan ke 5 di Jawa Tengah. Rangking pertama dalam kasus ini adalah Kabupaten Brebes.

Menurut Wagino, AKI dan AKB akan menurun, manakala program KKBPK berhasil dengan baik. Ketika AKI dan AKB dapat ditekan secara signifikan, tentunya hal ini akan meningkatkan Indek pembangunan Manusia/IPM. Pada 2015 capaian IPM di Kabupaten Cilacap baru mencapai nilai 67,77. Dan pada tahun 2016, capaian IPM Cilacap naik menjadi 68,60.

Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Drs. Sunardi, MMPd, dalam laporannya menjelaskan, rakerda KKBPK bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rencana kerja kepada stakeholder, LSM, LSOM, mitra kerja dan seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap.

Hasil rakerda ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian oleh para stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi di Kabupaten Cilacap.

Sunardi juga melaporkan, pada awal tahun 2017, Kabupaten Cilacap telah melaksanakan sosialisasi program KKBPK kepada Pemerintahan desa untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa program pengendalian penduduk, KB, dan sumber daya manusia di desa, melalui program KKBPK sebagai salah satu prioritas utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia di desa.

Dari hasil advokasi dan asistensi yang dilakukan para Penyuluh Lapangan KB/PLKB kepada stakeholder desa dan mengawal rancangan kegiatan pengelolaan program  KKBPK dalam musrenbangdes, agar teranggarkan dalam APBDes, ternyata membuahkan hasil yang signifikan.

Dari 269 desa di 21 Kecamatan yang telah melaksanakan Musrenbangdes, diperoleh anggaran pengelolaan program KKBPK di desa, telah teranggarkan dalam APBDes tahun 2017 sebesar  Rp. 2,777 milyar lebih.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutan tertulis yang dibacakan Assisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Wasi Aryadi, MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  di Kabupaten Cilacap kurang memberikan hasil seperti yang kita harapkan.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 angka Total Fertility Rate mencapai 2,56 dan angka kelahiran sebanyak 28.853 bayi. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 0,33 % per tahun.

Lebih Lanjut Bupati menyampaikan, kondisi ini merupakan tantangan bagi kita semua, betapa penting dan strategisnya program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi investasi pembangunan manusia Indonesia dan kesejahteraan rakyat di masa depan.

Bupati mengemukakan, program Keluarga Berencana yang sangat baik dan sukses dilaksanakan dimasa lalu, kini kurang gencar disosialisasikan kepada masyarakat terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dan lingkungan pekerja terutama di daerah padat penduduk. Sehingga sebagian masyarakat masih belum memahami tujuan program pembangunan manusia Indonesia sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan rakyat dan merupakan investasi yang akan berdampak pada perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk itu, Komunikasi Informasi dan Edukasi/KIE menjadi hal yang mendasar dalam rangka meningkatkan keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga saat ini, ujar Bupati.

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan seluruh  Pembangunan Balai Penyuluh KB di Tingkat Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatankan arus informasi tentang program KKBPK sampai pada lapisan bawah masyarakat.

Peningkatan Pelayanan KIE juga terus ditingkat melalui pemasangan baliho diseluruh pelosok Kabupaten Cilacap. Dibidang SDM, jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebanyak 116 personil yang dialokasikan untuk 269 desa dan 15 kelurahan.

Kondisi seperti ini belum memenuhi standar SPM Bidang Keluarga Berencana, karena SPM mensyaratkan 1 orang penyuluh membina maksimal 2 desa dan satu kelurahan minimal 2 Petugas KB. Melihat kondisi seperti ini pemerintah seharusnya menambah jumlah PLKB, apalagi Kabupaten Cilacap memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk yang banyak, ujar Bupati. (hromly)

Berita Terkait