ASN PAKAI GAS NON SUBSIDI

  • 22 Jun
  • dev_yandip prov jateng
  • No Comments

TEMANGGUNG-Para pegawai di lingkungan Pemkab Temanggung diharapkan untuk meninggalkan penggunaan gas elpiji bersubsidi dan beralih gas elpiji non subsidi. Pegawai termasuk kategori masyarakat mampu, sedangkan gas elpiji bersubsidi dikhususkan masyarakat kurang mampu.

     Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi pada acara Sosialisasi dan Deklarasi Penggunaan LPG Non Subsidi pada Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Graha Bhumi Phala Temanggung, belum lama ini.  Pada kesempatan itu  dibacakan deklarasi yang menyebutkan aparatur sipil negara di Temanggung mengerti produk elpiji ukuran 3 kg merupakan barang dengan kuota terbatas yang hanya untuk masyarakat kurang mampu. Pegawai akan ikut mengawasi penggunaan gas elpiji bersubsidi dan berkomitmen tidak menggunakannya dengan beralih ke elpiji non subsidi yang diantaranya Bright gas ukuran 5,5 kg.

     Wabup Irawan mengatakan Pertamina harus menjamin tidak ada kelangkaan gas elpiji non subsidi setelah pegawai, Polri dan TNI meninggalkan gas bersubsidi. Selain itu, harga juga sesuai aturan yakni tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) seperti yang terjadi pada gas bersubsidi ukuran 3 kg.

     Marketing Branch Manager DIY dan Surakarta, Doddy Prasetya mengatakan sejak konversi 2007 lalu, pemerintah dan Pertamina telah berupaya sebaik mungkin dalam mendistribusikan elpiji 3 kg kepada khalayak yang tepat. Dikatakan total penggunaan elpiji subsidi 3 kg masih menjadi yang paling dominan di Temanggung yakni sebesar 93,05 persen. Penggunaan elpiji non subsidi untuk rumah tangga hanya sebesar 5,78 persen dari total penggunaan elpiji di seluruh Temanggung.

 

Berita Terkait