Portal Berita
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

KLATEN – Tim gabungan verifikasi Open Defecation Free (ODF) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah blusukan menyambangi delapan desa sasaran, Rabu (28/8/2019). Mereka memastikan Klaten menuju kabupaten ODF.

Sebanyak 40 anggota itu terbagi menjadi delapan tim kecil. Mereka didampingi petugas pendamping lokal mengunjungi delapan desa sasaran meliputi Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk, Desa Tibayan (Jatinom), Desa Pomah (Tulung), Desa Keprabon (Delanggu), Desa Karangjoho (Karangdowo), Desa Bulurejo (Juwiring), Desa Krakitan (Bayat), dan Desa Mojayan (Klaten Tengah). Fokus penilaian tim meliputi pilar kebiasaan cuci tangan, sanitasi, pengelolaan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair.

Ketua Tim Gabungan Verikasi  ODF dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Wahyu Setyaningsih menjelaskan timnya independen dalam melakukan penilaian. Bahkan ada strategi sendiri saat melakukan peninjauan di lapangan.

Diterangkan, penilaian verifikasi ODF di Kabupaten Klaten ini menjadi bagian upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuju Provinsi ODF kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia berharap Klaten bisa menjadi kabupaten ke-15 yang ODF di Provinsi Jawa Tengah.

“Tim verifikasi sudah terlatih dan independen. Bisa saja anggota tim nanti berbelok arah, misalnya menilai di lapangan tidak sesuai harapan petugas pendamping. Hasil temuan nanti bisa diperbaiki maksimal tujuh hari agar ada tindaklanjut,” jelas Wahyu.

Menurutnya, perilaku hidup sehat ditambah lingkungan yang terjaga, dapat meminimalisasi kemungkinan penyebaran penyakit menular. Wanita berhijab ini menunjuk contoh kejadian luar biasa (KLB) hepatitis A yang pernah terjadi di Pacitan, Jawa Timur, karena kebiasaan masyarakat yang masih buang air di sungai. Akibatnya, hampir 1.000 orang terkena hepatitis.

“Klaten sebenarnya sudah bagus karena banyak komunitas peduli sungai yang akan banyak membantu tugas pemerintah,” bebernya.

Bupati Klaten Sri Mulyani yang menyambut Tim Gabungan Verifikasi ODF, di Pendapa Ageng Rumah Dinas Bupati Klaten menjelaskan, Pemkab Klaten serius dalam penanganan ODF. Pada 2018 Pemkab Klaten menganggarkan Rp6 miliar untuk mewujudkan 2.500 jamban sehat bagi keluarga miskin. Sedangkan pada 2019, anggaran jambinisasi meningkat menjadi Rp8 miliar untuk 2.500 jamban keluarga dengan kualitas lebih baik.

“Tiap program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pemerintah juga membangun 14 jamban sehat bagi keluarga tidak mampu. Dengan menjamurnya komunitas sungai, insya Allah Klaten menjadi kabupaten ODF ke-15 di Jawa Tengah,” harap Sri Mulyani.

Penulis : Joko Priyono, Diskominfo Klaten

Editor : Ul, Diskominfo Jateng