Pemprov Jateng dan Bank Indonesia Gelar GPM Serentak di Lima Daerah

  • 15 Mar
  • bidang ikp
  • No Comments

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia (BI) wilayah Jateng menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak di lima daerah. Yakni di Kota Semarang, Surakarta, Tegal, Kabupaten Banyumas, dan Cilacap.
Kegiatan GPM di Kota Semarang dilakukan di halaman Kantor Kelurahan Pekunden, Jumat (15/3/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana hadir bersama OPD terkait, serta Kepala BI Wilayah Jateng Rahmat Dwisaputra.
“GPM pertama 8 Maret lalu. Ini (GPM) kedua dan lebih efektif karena serentak. Ini semua dalam rangka menjaga keterjangkauan masyarakat untuk bisa membeli kebutuhan sembako, menjaga kestabilan inflasi yang selama ini fluktuatif,” kata Pj Gubernur Nana Sudjana, seusai membuka acara.
Nana menuturkan, selama 2024 dari Januari sampai saat ini, GPM sudah dilakukan 99 kali. Kemudian, rencananya akan dilakukan sampai hari raya Idul Fitri yang ditargetkan hingga 130 kali di 35 kabupaten dan kota. Pihaknya menjalin kerja sama dengan BI, Bulog, dan pemerintah kabupaten/ kota.
“Kami juga kerja sama dengan Polda menjaga, mengecek harga di masing-masing pasar, jangan sampai ada kenaikan melonjak, jangan sampai ada penimbunan yang tak bertanggung jawab. Menjelang hari raya, banyak yang mudik. Sampai saat ini untuk komoditas masih tercukupi di Jateng,” lanjutnya.
Nana menyampaikan, upaya GPM diharapkan tidak berhenti sampai di sini, namun harus semakin masif dilakukan oleh kabupaten dan kota.
Ia menuturkan ekonomi Jawa Tengah 2023 tumbuh sebesar 4,98%. Angka inflasi Jawa Tengah pada Februari 2024 secara tahunan (year on year) 2,98% atau naik sebesar 0,29% dari Januari 2024. Secara bulanan (month to month), inflasi Jawa Tengah sebesar 0,57%. Inflasi Jawa Tengah pada Februari 2024 masih dalam sasaran inflasi nasional 2,5 plus minus 1%.
Subsidi Harga Pangan
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga meresmikan program Subsidi Harga Pangan dari pemprov.
Nana menyampaikan, GPM kali ini dirangkai dengan Program Subsidi Harga Pangan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Penyaluran fasilitasi distribusi pangan diprioritaskan melalui 322 kios pangan murah di Jawa Tengah, dengan komoditas beras dan telur ayam ras.
“Penyaluran subsidi pangan dilakukan pada saat terjadi gejolak harga, baik tingkat produsen bila terjadi penurunan harga di bawah HAP (Harga Acuan Pemerintah), dan konsumen, bila terjadi kenaikan harga di atas HAP pada rata-rata perkembangan harga mingguan,” ujar Nana.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengatakan, kegiatan GPM, sejumlah kebutuhan dijual murah.
“Kali ini yang disiapkan di GPM yaitu beras 33 ton, minyak 2.940 liter, gula 6,2 ton, telur 1,8 ton, dan cabai merah 100 kg,” jelas Dyah.
Dia menambahkan, program Harga Subsidi Pangan dilakukan di sembilan kabupaten pantauan inflasi. Yaitu Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Wonogiri, Rembang, Kudus, serta Kota Surakarta, Semarang, dan Tegal.
“Program ini karena anggaran terbatas, jadi fokus di sembilan kabupaten pantauan inflasi. Itu pun dua kecamatan saja yang analisis petanya dipilih di daerah, dengan kerawanan pangan dan kemiskinan ekstrem. Itu yang jadi locus,” terang Dyah.
Pada program Subdisi Harga Pangan, tahap awal disalurkan beras, gula, telur, melalui PT Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB). Yang disalurkan dalam program itu yakni 90 ton beras, 7 ton gula, 7 ton telur. Dalam hal ini, pemprov memberikan subsidi beras Rp2.550 per kg. Sehingga harga jual beras dari JTAB kepada masyarakat Rp12.500 per kg dengan jenis beras medium.
Selain beras, gula pasir disubsidi Rp2.550 per kg, sehingga harga jual ke masyarakat Rp15 ribu per kg, dari harga pasaran Rp17.500 per kg. Untuk telur, diberikan subsidi Rp3.650 per kg dengan harga jual ke konsumen Rp27 ribu per kg.
“Program Subsidi Harga ini baru tahap awal. Kita ada anggaran Rp1 miliar. Nanti kalau di tahap awal sudah selesai, maka akan dievaluasi dan dilanjut tahap kedua. Kita lihat lagi di pantauan harga. Kan beras sekarang cenderung turun ya. Nanti ya beras tidak subsidi lagi. Ganti komoditas lain,” jelas Dyah. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)

Berita Terkait