TATA CARA UPACARA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Sen, 11/08/2014 - 11:13 -- humasjtg1

TATA CARA UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE 64 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN/ KOTA SE JAWA TENGAH, JUMAT, 15 AGUSTUS 2014

I. TEMA
Tema yang diangkat dalam peringatan Hari Jadi Ke 64 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah : “JATENG BERSIH, KREATIF DAN HEBAT”.

II. WAKTU/ TEMPAT/ PAKAIAN
Hari/ tanggal : Jum’at/ 15 AGUSTUS 2014
Pukul : 07.00 WIB
Tempat : Halaman Kantor Kepala Daerah ( lokasi yang ditunjuk)
Pakaian : PDH Kheki Lengkap

III. UNDANGAN
• Forkompimda
• Wakil Bupati/ Walikota, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda
• Staf Ahli Bupati/ Walikota
• Kepala SKPD
• Sek DPRD
• Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, KONI, KADIN, BKOW, PWI
• Direktur BUMD/ PErbankan
• Toga/ Tomas.

IV. PESERTA UPACARA
• Seluruh PNS Setda dan PNS Perwakilan SKPD
• TNI/ POLRI
• Pelajar SMA, SMK
• Pramuka SMA/ SMK

V. PEJABAT/ PELAKU UPACARA
1. Inspektur Upacara (Pejabat yang ditunjuk)
2. Komandan Upacara (Pejabat yang ditunjuk)
3. Perwira Upacara (Pejabat yang ditunjuk)
4. Petugas Upacara
a. Pembaca naskah Pembukaan UUD 1945
b. Pembaca Do’a
c. Pengibar Bendera
d. Pemimpin Lagu
e. Kelompok Pembawa Lagu
f. Protokol

VI. SUSUNAN ACARA
A. Acara Persiapan
1. Seluruh peserta upacara telah siap di lapangan sesuai dengan tempat yang telat ditentukan
2. Komandan upacara memasuki lapangan upacara
3. Komandan upacara mengambil alih komanda dan mangadakan latiahn seperlunya
4. Inspektur Upacara beserta rombingan tiba di tempat Upacara langsung menujut empat undangan
5. Pembacaan SEJARAH SINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH.

B. Acara Pendahuluan
1. Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara
2. Inspektur Upacara Menuju Mimbar Upacara

C. Acara Pokok
1. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara
2. Laporan Komandan Upacara
3. Pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin Komandan Upacara
4. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
5. Pembacaan Naskah Pembukaan UUD 1945
6. Pembacaan Sambutan Gubernur Jawa Tengah oleh Inspektur Upacara
7. Pembacaan Do’a
8. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.

D. Acara Penutup
1. Inspektur Upacara meninggalkan Mimbar Upacara menuju kursi Undangan
2. Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara
3. Komandan Upacara membubarkan Pasukan Upacara.
4. Upacara Selesai.

SEJARAH SINGKAT HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

I. SEJARAH PERKEMBANGAN
Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

A. Jaman Penjajahan Belanda
Berdasarkan Wet Houdende Decentralisatie van Het Bestuur in Nederland – Indie (Decentralisatie Wet 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas Gewest (Karesidenan), Afdeeling / Regentschap (Kabupaten), District / Standgeemente (Kotapraja), dan Oderdistrict (Kecamatan).

B. Jaman Pendudukan Jepang
Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan tata pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang – 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstenkendeh (Kerajaan – kerajaan) yang terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son Conder Distrik dan Ku (Kelurahan).

C. Setelah Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, pembentukan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Undang-Undang Pengaturan Pemerintah Daerah, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, peraturan perundang-undangan mengatur tentang sistem Pemerintah Daerah adalah :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi sebanyak-banyaknya;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dengan prinsip otonomi yang riil dan seluas-luasnya.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

B. Kepala Pemerintahan
Sejak merdeka sampai sekarang, Jawa Tengah telah dipimpin oleh 13 (tiga belas) Kepala Pemerintahan, yaitu :
1. Gubernur R. Pandji Soeroso, periode tanggal 5 September 1945 – tanggal 12 Oktober 1945;
2. Gubernur KRT. Mr. Wongsonegoro, periode tanggal 13 Oktober 1945 – tanggal 4 Agustus 1949;
3. Gubernur R. Boedijono, periode Tahun 1949 – 1954;
4. Gubernur RMTP. Mangoennegoro, periode tanggal 8 Juli 1954 – tanggal 29 Nopember 1954;
5. Gubernur R. Soekardji Mangoenkoesoemo, periode Tahun 1958 – 1960;
6. Gubernur Mochtar, periode tanggal 15 Januari 1960 – tanggal 5 Mei 1966;
7. Gubernur H. Munadi, periode Tahun 1966 – Tahun 1974;
8. Gubernur H. Soepardjo Roestam, periode tanggal 28 Desember 1974 – tanggal 5 Juni 1983;
9. Gubernur H. Ismail, periode Tahun 1983 – Tahun 1993;
10. Gubernur H. Soewardi, periode Tahun 1993 – Tahun 1998;
11. Gubernur H. Mardiyanto, periode I Tahun 1998 – 2002 dan periode II Tahun 2003 – Tahun 2007;
12. Gubernur H. Ali Mufiz, MPA, periode tanggal 28 September 2007 – tanggal 22 Juni 2008;
13. Gubernur H. Bibit Waluyo, periode tanggal 23 Agustus 2008 – tanggal 23 Agustus 2013.
14. Gubernur H. Ganjar Pranowo, SH, M.Si, periode 23 Agustus 2014 sampai dengan sekarang.

C. Ketua DPRD :
1. H. Imam Sofwan, periode Tahun 1955 – Tahun 1971;
2. Parwoto, periode Tahun 1971 – 1977;
3. H. Widarto, periode Tahun 1977 – 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, periode Tahun 1982 – 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, periode Tahun 1992 – 1997;
6. Alip Pandoyo, periode Tahun 1997 – 1999;
7. Mardijo, periode Tahun 1999 – 2004;
8. H. Murdoko, SH, periode Tahun 2004 – 2012.
9. Drs. Rukma Setyabudi, MM, periode Tahun 2012 – sekarang.