Waspada, Iming-iming Gratifikasi Bisa Lewat Hobi

Sen, 19/12/2016 - 14:26 -- humasjtg3

Wonosobo - "Setiap evaluasi atau turun ke desa-desa, saya selalu ditawari makanan. Bahkan terkadang dibawakan oleh-oleh. Apa itu termasuk gratifikasi? Adakah skala rupiah yang dikatakan gratifikasi?"

Pertanyaan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo Fairuz Eko Purnomo, pada Seminar Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-88 Kabupaten Wonosobo, di Gedung Korpri, Senin (19/12). Persoalan gratifikasi memang masih dianggap membingungkan. Dengan posisinya sebagai Ketua TP PKK, praktis ke mana pun pergi, pasti akan mendapat suguhan. Untuk menghindari potensi korupsi, Fairuz pun menanyakan hal tersebut.

Agen SPAK yang juga Ketua Pokja I TP PKK Provinsi Jawa Tengah Dra Ema Rachmawati secara tegas menjawab, jika semua rombongan mendapatkan tanpa tendensi apa pun, bukan termasuk gratifikasi. Tapi kalau pemberian itu berkaitan dengan jabatan, bisa dikatakan gratifikasi, tidak terkecuali karena posisi sebagai isteri bupati atau gubernur.

"Berapa pun besarnya dilaporkan (ke KPK) saja. Tapi biasanya yang nantinya disimpan di KPK yang di atas Rp 1 juta. Kalau makanan, tetap dilaporkan, tapi nanti disarankan untuk dibagikan ke orang lain. Kalau nggak mau berisiko ya dibayar saja. Ini sekaligus bagian dari membudayakan antikorupsi," jelas dia yang juga Plh Asisten Kesejahteraan Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Ditambahkan, ada tujuh macam perbuatan utama korupsi. Yakni, merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam kepentingan, serta gratifikasi. Beberapa contohnya, memberikan uang saat mengurus KTP sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada petugas kelurahan padahal pengurusan KTP merupakan bagian tugas mereka, memberikan uang agar anak diterima di sekolah tertentu atau lulus ujian, pejabat menerima uang dari pemborong (penyedia barang dan jasa) yang kemudian minta diloloskan dalam lelang pengadaan barang dan jasa, menerima pemberian dari orang tua/ siswa yang lulus atau naik kelas secara pribadi, dan sebagainya.

"Bahkan cita-cita untuk korupsi sudah jadi bagian dari tindak korupsi. Diskon misalnya, kalau hanya untuk Ketua TP PKK tidak boleh. Kalau diskon berlaku semuanya, seperti, yang menginap lebih dari dua hari dapat diskon, itu tidak apa-apa. Ke salon dapat gratisan karena isteri bupati, itu tidak boleh," tegas Ema.

Penyebab korupsi bisa karena sistem/ administrasi. Apalagi sistem yang ada di negara ini memungkinkan orang untuk korupsi. Contohnya, pertemuan langsung pada transaksi-transaksi pengadaan barang jasa, pencairan bantuan sosial, dan lain-lain. Namun di Jawa Tengah hal itu diatasi melalui sistem elektronik untuk menghindari transaksi langsung. Korupsi juga dipengaruhi perilaku orangnya, apakah memiliki moral atau akhlak yang baik atau tidak. Penyebab lainnya adalah kultur masyarakat yang menganggap pemberian itu biasa.

Ema mengingatkan peserta seminar yang sebagian besar kaum wanita agar lebih berhati-hati dan waspada. Sebab, koruptor tidak mudah lelah merayu melalui gratifikasi. Salah satunya, melakukan pendekatan melalui hobi.

"Misalnya, yang suka jalan-jalan akan dikasih tiket gratis atau voucher hotel. Yang suka masak, diberi fasilitas kursus gratis memasak di luar negeri. Mereka akan terus diiming-imingi sampai tergoda. Makanya, integritas individu, intergritas organisasi, dan sinergi organisasi dan pilar mesti kuat," katanya.

Untuk itu, sembilan nilai integritas harus ditanamkan sejak kecil. Yaitu, kejujuran, tanggung jawab, sederhana, keadilan, keberanian, kegigihan, kedisiplinan, kerja sama, dan kepedulian. Perempuan mesti menjalankan empat poin resolusi melawan korupsi. Mulai dari pendidikan dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai integritas, membangun dan memperkuat gerakan pengawasan terhadap korupsi, memperkuat gerakan perempuan antikorupsi di akar rumput, serta mendorong dan berperan aktif dalam perubahan struktur mulai keluarga, masyarakat, sekolah maupun lembaga publik.

"Setiap perempuan harus mampu menjadi agen perubahan. Sebelum mengubah orang lain, diri kita harus berubah. Kita juga harus siap dengan reaksi negatif dari lingkungan sekitar terhadap perubahan yang kita lakukan. Setiap agen SPAK mesti siap sabar, memiliki visi jelas, terbuka dan kritis, serta punya pengetahuan untuk memimpin dan memberi contoh," ungkap Ema.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo mengakui istri pejabat, terutama kepala daerah, berpotensi mendapatkan gratifikasi. Dia menunjuk contoh, usai Ganjar Pranowo terpilih sebagai gubernur pada 2013, sebelum menempati rumah dinas, keluarganya menempati rumah kontrakan yang tidak terlalu luas. Melihat kondisi tersebut, ada orang yang menawarkan kepada Ganjar agar menempati rumah besar lengkap dengan kolam renangnya. Saat itu Ganjar menolak dengan senyuman. Gagal menembus orang nomor satu di Jawa Tengah, orang tersebut menawari Atikoh dengan pertimbangan perempuan cenderung membutuhkan kenyamanan dan ketenangan. Tapi, Atikoh menolak dan tawaran yang sama dialihkan ke anak semata wayang mereka. Untungnya si anak pun tidak tergoda.

"Kalau kena 'caplokan' itu, akan ada tuntutan di kemudian hari," bebernya.

Godaan lainnya juga muncul saat seseorang berupaya meminta Atikoh untuk membantu menghubungkan dengan direksi salah satu BUMD di Jawa Tengah, yang ujung-ujungnya untuk meloloskan proyek yang ditawarkan. Namun, saat itu dia tetap tak tergoda, dan menyatakan tidak mengerti tentang BUMD.

"Ketika saya mengintervensi kebijakan di BUMD, teman-teman di BUMD akan membantu. Tapi di hati kecil karyawan tidak seperti itu. Mbokke kok melu-melu urusan ranahe wong liya," ungkap Atikoh.

Menurutnya, godaan semacam itu pasti akan menimpa keluarga pejabat, dan itu merupakan tahap awal gratifikasi. Dibutuhkan komitmen dan ketegasan dari isteri maupun anak untuk menolak gratifikasi. Berdasarkan penjelasan KPK, pemberian dari atas ke bawah dibolehkan. Sebaliknya, pemberian dari bawah ke atas, apalagi karena jabatan, tidak dibolehkan karena termasuk gratifikasi.

"Jadi, paling aman, pemberian apa pun dilaporkan. Nanti ditentukan gratifikasi atau bukan," tandas Atikoh. (Biro Humas Setda Prov Jateng)