Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, Bantu Optimalkan Pembangunan

Sab, 17/12/2016 - 07:11 -- humasjtg3

Semarang - Pembangunan daerah akan dapat berjalan optimal dan efektif, jika perencanaan pembangunan dan penganggarannya dilakukan secara matang dan terpadu. Oleh karenanya, dibutuhkan peraturan yang mengatur konsistensi, integrasi dan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP melalui Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi mengapresiasi inisiatif Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memprakarsai dibuatnya Rancangan Perda Sistem Perencanaan dan Pembangunan Terpadu. Menurut Ganjar, raperda tersebut akan lebih menjamin keterpaduan, transparansi, akuntabilitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja dan dilaksanakan secara konsisten.

"Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas serta mendorong partisipasi dan membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh," kata Heru membacakan tanggapan Gubernur Jawa Tengah saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat (16/12).

Raperda tersebut juga diharapkan dapat membuat pembangunan Provinsi Jawa Tengah lebih berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional. Sehingga, memang perlu suatu perencanaan yang sinergi dalam kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ditambahkan, di samping itu, keberadaan perda bakal meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi maupun sinergitas perencana pembangunan dan pelaku pembangunan.

"Perda ini diharapkan akan dapat menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, lebih efektif, berkeadian dan berkelanjutan. Juga dokumen perencanaan pembangunan dapat tersusun secara terpadu dengan dokumen penganggarannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Jawa Tengah Abdul Aziz dalam jawabannya atas tanggapan Gubernur Jawa Tengah mengatakan, perda tersebut merupakan langkah progresif dalam upaya menciptakan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang menjadi satu kesatuan. Sebab, selama ini perencanaan pembangunan dan penganggaran selalu berdiri sendiri. Sehingga terdapat tiga kata kunci yang menjadi konsep substansi dalam Raperda tersebut, yakni keterkaitan, konsisten dan keberlanjutan.

"Ketiga prinsip tersebut merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisah demi mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan penganggaran," katanya.

Aziz juga menyampaikan, adanya Perda Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu akan memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan hingga mengevaluasi rencana pembangunan daerah. Selain itu, perda sekaligus akan dapat menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif, serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Karena itu, Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PPP ini meminta perangkat daerah yang ikut mendampingi Bapemperda membahas raperda tersebut, dapat mempersiapkan data dan informasi pendukung serta menyusun pendapat, masukan dan catatan secara tertulis agar memudahkan dan memperlancar pembahasan. Sehingga sudah dapat dijadikan pedoman oleh DPRD dalam reses di masa sidang pertama Tahun 2017 dan Pemerintah Provinsi, dalam menyusun dan membahas rancangan awal RKPD Tahun 2018.

"Target kita Penetapan APBD TA 2018 nanti menjadi APBD pertama dengan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang integral," pungkasnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)