Pemberian Bantuan Mesti Dalam Kendali

Sel, 27/12/2016 - 10:46 -- a60es

Semarang - Setiap terjadi bencana, bantuan dari berbagai pihak pasti berdatangan. Namun, bantuan yang disampaikan tersebut mesti dikoordinasikan dan tetap dalam kendali pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP pada dialog Mas Ganjar Menyapa dengan tema Upaya Mengurangi Risiko Bencana, di Rumah Dinas Gubernur (Puri Gedeh), Selasa (27/12). Diakui, hampir semua wilayah di provinsi ini rawan bencana. Tercatat setidaknya 2.025 desa rawan bencana. Mengingat banyaknya lokasi rawan bencana, mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja tidak cukup. Karenanya, perluasan jejaring terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

Semangat memberikan bantuan kepada korban bencana, baik berupa uang, barang, maupun tenaga, imbuh gubernur, selalu muncul dari masyarakat dan pihak swasta. Pihaknya pun membuka peluang bagi seluruh pihak yang akan memberikan bantuan kepada para korban bencana. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika bantuan yang diberikan disertai dengan promosi produk. Yang terpenting, menurut Ganjar, bantuan tersebut dikoordinasikan dengan pemerintah melalui BPBD maupun personel yang ada di posko bencana. Terlebih, bantuan personel, khususnya tenaga evakuasi, yang tidak bisa sembarangan.

Bantuan tenaga saja tidak cukup karena mereka mesti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengevakuasi korban bencana. Sehingga, saat terjun di lapangan, semuanya sudah siap melakukan evakuasi. Jika tidak, mereka yang sudah semangat memberikan bantuan tenaga justru bisa merepotkan petugas lainnya, atau bahkan jika salah bertindak justru bisa menjadi korban.

“Tetap dalam kendali. Kalau mau memberikan bantuan, lapor dulu ke posko. Saya punya kekuatan sekian personel, punya kekuatan peralatan, punya sekian material logistic yang bisa diperbantukan dan siap melaksanakan tugas. Oke kamu ke sana. Tapi kalau tlunyar-tlunyur dhewe-dhewe, nggak nolong malah bisa ditolong,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Diakui, mitigasi bencana masyarakat memang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, pihaknya terus memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan bencana. Ilmu titen terus disampaikan agar mereka waspada terhadap tanda-tanda alam. Namun, cerita-cerita yang disampaikan mesti logis, tanpa embel-embel kisah mistis dan magis. Tidak hanya itu, peralatan untuk mendeteksi bencana pun dipasang di titik-titik rawan, seperti pendeteksi tsunami di Kebumen dan Cilacap. Peta rawan bencana disosialisasikan agar warga mengerti wilayahnya rawan bencana. Nomor telepon penting pun disebar dan dipasang di tempat-tempat strategis, sehingga masyarakat bisa menghubungi saat terjadi bencana.

Tidak sebatas pada antisipasi bencana di lokasi rawan, Ganjar juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana lainnya. Dia menunjuk contoh kecelakaan yang terjadi di perairan Jepara pada libur natal kemarin, di mana tiga wisatawan tewas tenggelam. Agar tidak kembali terulang, masyarakat diminta tetap waspada saat berada di tempat wisata. Aturan yang ada harus dipatuhi, seperti, di lautan mereka dituntut mematuhi lokasi mana saja yang dibolehkan untuk berenang, sebisa mungkin menggunakan pelampung, serta apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu.

“Jadi, kurangi risiko di segala tempat. Termasuk di jalan raya, dengan menjaga muatan jangan munjung-munjung, angkutan tidak terlalu penuh, jangan overtonase. Dengan begitu, tidak hanya mengantisipasi bencana bagi dirinya, tapi juga orang lain. Ini peringatan-peringatan yang harus dipatuhi untuk meminimalisasi bencana,” tandas Ganjar. (Biro Humas Setda Prov Jateng)