Normalisasi Tak Selalu Pengerukan

Rab, 28/12/2016 - 17:31 -- humasjtg3

Semarang - Masyarakat seringkali menilai program pengerukan penting dilakukan ketika terjadi sedimentasi sungai. Sebab, sedimentasi dituding sebagai salah satu penyebab banjir. Padahal, pencegahan sedimentasi jauh lebih penting.

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengungkapkan, masyarakat sering menerjemahkan normalisasi dengan pengerukan sedimentasi. Saat endapan di sungai sudah tinggi, bahkan mungkin sudah muncul pulau-pulau di sungai, baru mereka minta dikeruk.

“Program pengerukan ini agak menyebalkan karena yang dikeruk tidak kelihatan, anggarannya mahal, seringkali orang menilai, itu benar dikeruk? Anda benar ngeruknya? Kapasitasnya segitu. Jangan-jangan, mohon maaf, kapasitasnya kurang. Maka, seringkali orang punya imej pengerukan (itu) program abadi,” tuturnya dalam program Dialog Gubernur di Radio bersama Radio Elshinta, di Studio Mini Kantor Gubernur, Rabu (28/12).

Mengingat kapasitas yang dikeruk tidak terlihat, lanjutnya, indikasi penyelewengan/ penyalahgunaan relatif tinggi. Adanya peluang itu membuat pemerintah merasa tidak nyaman.

“Karena kapasitas tidak tampak, seringkali indikasi penyalahgunaan, penyelewengan, korupsi menjadi tinggi. Nggak enak rasanya. Maka normalisasi tidak selalu diartikan, bahwa terjadi banjir, dinormalisasi. Dicari apa problemnya. Problemnya di sisi hulu banyak orang membuang sampah ke sungai. Sehingga, sungai itu tempat mengalirnya air sekaligus bak sampah,” urainya.

Ganjar berpendapat, upaya untuk mengatasi problem sedimentasi yang disebabkan oleh perilaku membuang sampah di sungai, lebih baik dilakukan dengan cara pencegahan. Metode pencegahannya bermacam-macam. Antara lain membangun kesadaran tidak membuang sampah di sungai, dan melakukan penghijauan. Provinsi Jawa Tengah, imbuhnya, pada tahun lalu menginisasi adanya Kongres Sungai Indonesia. Kongres itu ternyata mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merawat sungai. Terbukti, kini mulai berdiri sekolah sungai di Klaten dan Pekalongan. Bahkan, hingga Sulawesi Selatan.

“Maka pada Kongres Sungai Indonesia pertama di Jawa Tengah dan kita sudah (pelaksanaan) kedua di Jawa Timur, itu memunculkan sekolah sungai di Klaten, kemudian Pekalongan. Kemarin saya senang, di Sulawesi Selatan menyampaikan, Pak, kita juga punya lho Pak. Akhirnya orang peduli sungai semuanya,” jelasnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)