Memimpin Tak Cukup dengan Otak dan Hati

Kam, 06/02/2014 - 07:37 -- humasjtg1

Memimpin tidak cukup dengan otak dan hati, namun harus juga disertai dengan keberanian. Sehingga, dapat memberikan energi hidup kepada rakyat. Demikian diungkapkan Ketua Umum Perguruan Taman Siswa, Prof Dr Sri Edi Swasono, saat dialog interaktif Memimpin dengan Otak dan Hati, yang berlangsung di Studio 1 TVRI Yogyakarta, Rabu (5/2). Hadir juga sebagai narasumber dalam dialog itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs H Heru Sudjatmoko MSi, dan Pendiri Maarif Institute yang juga Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr Ahmad Syafei Maarif.

Keberanian seorang pemimpin, imbuh Prof Edi, sangat diperlukan karena pemimpin harus bisa mengubah sistem yang kurang baik. Pemimpin mesti mampu memobilisasi dan menggerakkan rakyat. Apalagi, dengan tantangan bangsa yang semakin besar. Di mana bangsa ini sudah kehilangan kedaulatannya. Mulai pangan, obat-obatan, energi, bahkan kedaulatan mesiu.

"Pemimpin yang sadar kedaulatan akan selalu mengutamakan kepentingan nasional yang bebas aktif, tanpa mengabaikan tanggung jawab global," tegas dia.

Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, menyampaikan, keberanian dalam memimpin sudah diwujudkan saat menerapkan budaya Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Meski banyak mengundang cibiran orang, tapi hal tersebut tetap diterapkan. Khususnya, pada jajaran birokrasi.

"Keberanian juga terwujud saat kami bicara trisakti Bung Karno, yang salah satunya berdaulat di bidang politik. Politik kami maknai sebagai policy. Jadi, semua pemimpin orientasinya, setiap membuat kebijakan harus diuji dulu. Apa policy itu prorakyat," beber dia.

Pendekatan ideologis, kata Wagub, terus menjadi pilihan. Tidak sekadar memikirkan untuk kepemimpinan selama satu atau dua tahun, bahkan lima tahun, melainkan untuk masa yang lebih jauh lagi. Tidak hanya memikirkan lingkungannya, tapi juga menyangkut kepentingan negara. Bagaimana pun, NKRI adalah harga mati. Ketika menghadapi keterpurukan, selesaikan dengan budaya.

Heru menunjuk contoh, saat banyak masyarakat mulai bergantung pada produk impor, seperti terigu, sudah waktunya masyarakat membudayakan makan produk berbahan pangan lokal. Pemerintah provinsi pun telah mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar mengutamakan produk lokal di setiap sajian pada kegiatan pemerintahan.

"Selain itu, kami juga membuat peraturan seragam PNS di lingkungan pemerintah provinsi, yang memperbanyak penggunaan batik. Batik yang dipakai pun tidak seragam, karena kalau seragam berarti pembelian partai banyak. Yang diuntungkan industri besar. Dengan membeli sendiri, dapat memberdayakan UMKM," jelas Wagub.

Sementara itu, Pendiri Maarif Institute, Prof Dr Ahmad Syafei Maarif,mengingatkan agar pemimpin tidak hanya berfikiran pendek untuk kepentingan tertentu. Lebih dari itu, harus memiliki komitmen kerakyatan yang tinggi. Sehingga,saat proklamasi kemerdekaan, bukan saja bangsa yang merdeka. Rakyat pun harus merdeka. (humas jtg)