Kurangi Diskriminasi Wanita

Kam, 22/12/2016 - 09:29 -- a60es

Semarang - Ada yang berbeda pada upacara peringatan Hari Ibu ke-88 di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (22/12). Seluruh petugas, mulai dari komandan kelompok, komandan upacara, perwira upacara, pengibar bendera, pembaca UUD 1945, pembaca sejarah singkat Hari Ibu, pembaca doa, dan MC, semuanya perempuan. Bahkan, inspektur upacaranya pun perempuan, yakni Plh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Dra Ema Rachmawati MHum.

Tidak hanya itu, para wanita juga menempati barisan terdepan di masing-masing kelompok. Lebih istimewa lagi, bahasa yang digunakan selama prosesi upacara adalah bahasa ibu, kecuali bacaan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut mengingat pelaksanaan upacara bertepatan dengan hari Kamis, di mana diberlakukan aturan penggunaan Bahasa Jawa di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise, Ema menyampaikan seiring perkembangan zaman dan globalisasi dunia, peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri. Di Indonesia, saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan. Artinya, jika diberi peluang dan kesempatan, perempuan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan (agent of change).

Pelibatan dan peningkatan peran kaum laki-laki dan keluarga dalam pembangunan, juga menjadi bagian yang penting dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya, serta berbagi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pelibatan laki-laki dalam berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender juga sejalan dengan deklarasi kampanye global “He for She” di mana Bapak Presiden Joko Widodo menjadi salah satu dari 10 Kepala Negara di dunia yang didaulat untuk menjadi duta kampanye. Tentunya ini membawa makna positif bagi bangsa Indonesia, untuk terus menggaungkan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, ketahanan keluarga juga menjadi bagian yang harus dikampanyekan kembali dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan, trafficking, pornografi, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas dan lainnya diakibatkan runtuhnya pondasi ketahanan dalam keluarga.

Karenanya, ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti dan iman dan takwa menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai masalah sebagaimana tersebut di atas. Peran keluarga dituntut untuk lebih diperkuat, dibarengi dengan penanaman nilai-nilai kekeluargaan. Pentingnya peran keluarga, apabila dipahami secara mendalam telah diwariskan oleh para leluhur kita sejak puluhan tahun yang lalu.

Di Jawa Tengah, imbuh Ema, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Khususnya, menyangkut dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan, seperti target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sampai 2030 mendatang.

“Kita melihat, rata-rata sekolah wanita di Jawa Tengah masih di bawah delapan tahun, artinya SMP saja tidak lulus. Terutama banyak di daerah pantura dan sekitarnya. Angka kematian ibu (AKI) meski sudah turun tapi masih cukup tinggi. Angka kekerasan masih tinggi, demikian juga dengan perdagangan orang. Dan masih banyak diskriminasi wanita yang terjadi di Jawa Tengah. Ini yang menjadi PR kita bersama, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sebagainya mengurangi berbagai bentuk diskriminasi,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ema optimistis target penghentian kekerasan, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan dapat tercapai. Pasalnya, dukungan dan peran aktif masyarakat untuk memajukan wanita terus meningkat. Bahkan, berbagai gerakan mengurangi diskriminasi terus muncul, mulai dari tingkat desa. Misalnya, melalui PKK, gerakan LSM, dan sebagainya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)