Kepatuhan Bayar Pajak Tentukan Kemajuan Indonesia

Kam, 29/12/2016 - 18:52 -- a60es

Semarang - Anda masih enggan membayar pajak dan mempertanyakan kegunaan uang yang telah dibayarkan? Sebaiknya hal itu tidak lagi diperdebatkan. Sebab, pendapatan dari sektor pajak menjadi tulang punggung pendapatan nasional untuk pembangunan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan pajak merupakan tulang punggung pendapatan nasional dan mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pada pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Sehingga maju atau mundurnya suatu negara tergantung pada kepatuhan masyarakat membayar pajak untuk kepentingan bersama.

Wajib pajak (WP) di Indonesia pada 2016 yang terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik pribadi maupun badan tercatat 32,7 juta WP. Dari 32,7 juta WP, yang wajib surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau memiliki kemampuan ekonomi yang seharusnya membayar pajak sebanyak 20 juta WP. Namun dalam pelaksanaanya hanya 12,5 juta WP yang membayar pajak.

“Bayangkan Indonesia dengan penduduk lebih dari 200 juta orang terdiri dari ribuan pulau hanya ditanggung oleh 12,5 juta pembayar pajak. Tidak mungkin negara ini akan maju jika pembayar pajaknya hanya 12 juta dari potensi pajak sebanyak 20 juta WP. Itu pun membayar pajaknya baru separuhnya, seperempat, kadang ingat dan kadang lupa. Rasio kepatuhan 2,2 persen ini merupakan suatu tanda Indonesia dalam masalah serius," ujarnya saat member sambutan pada Deklarasi Pengampunan Pajak Nasabah UMKM, Mitra Kerja, dan Keluarga Besar Bank Jateng bersama Menteri Keuangan RI di Hotel Crowne Plaza Semarang, Kamis (29/12).

Menurutnya, pendapatan dari sektor pajak yang merupakan komponen utama APBN akan kuat apabila seluruh warga yang memiliki kemampuan ekonomi di atas pendapatan kena pajak patuh membayar, tanpa memandang ras, agama, dan golongan. Bahkan negara asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan mendapatkan manfaat ekonomi di Indonesia maka warga yang bersangkutan wajib membayar pajak.

“Dari pendapatan negara Rp 1.700 triliun, sebesar Rp 1.100 triliun merupakan kontribusi dari sektor pajak. Selain itu, pendapatan pajak komponen utama dalam APBN menjadi instrumen menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kesatuan RI,” katanya.

Sri Mulyani mencontohkan peran pajak menjaga keutuhan negara, yakni pendapatan pajak yang mayoritas dari Pulau Jawa kemudian didistribusikan ke berbagai pulau atau daerah yang tersebar di Indonesia, termasuk untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lainnya.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Pulau Jawa saat ini sebanyak 81 persen dari total penerimaan PPH dan PPN seluruh Indonesia, yakni Rp 737 triliun. Sedangkan di luar Jawa dengan perkembangan ekonomi masih belum sebagus Pulau Jawa tetap memerlukan bantuan keuangan dari pemerintah dari hasil pajak. Seperti Papua dan Maluku dengan nilai kontribusi PPH dan PPN 1,0 persen atau Rp 4,7 triliun mendapatkan transfer pemerintah Rp 144,7 triliun, Sulawesi menyumbangkan Rp 9,1 triliun mendapatkan transfer Rp 73,8 triliun, Kalimantan berkontribusi Rp 11 triliun mendapatkan transfer Rp 70,9 triliun.

Dana senilai Rp 1 triliun dari penerimaan pajak, kata dia, bisa membangun 3,5 kilometer jembatan, atau membangun jalan raya sepanjang 155 kilometer. Bisa juga untuk membantu petani dalam bentuk pupuk sebanyak 3.600 ton. Dalam bidang pengentasan kemiskinan Rp 1 triliun sama dengan memberikan beras kepada 729 rumah tangga miskin, dan 3,6 juta masyarakat miskin mendapat fasilitas kesehatan. Termasuk anggaran pendidikan Rp 400 triliun bisa membangun sebanyak 6.765 ruang kelas SD baru, 5.511 kelas SMP, dan 4.182 ruang kelas SMA, serta tunjangan profesional para guru.

“Jadi jangan pernah bilang saya membayar pajak dapat apa, karena yang didapat dari membayar pajak itu banyak sekali. Bahkan dengan kepatuhan pajak 12,5 juta (WP) dengan potensi 20 juta (WP), dan yang ikut amnesty pajak 500 ribu (WP) itu belum menggegembirakan. Masih banyak wajib pajak yang seharusnya memanfaatkan tax amnesty,” harapnya.

Untuk DKI Jakarta yang merupakan daerah tertinggi ikut tax amnesty, dari 2,1 juta WP yang ikut tax amnesty hanya 8 persen, Pulau Jawa sejumlah 9,9 juta WP, sampai 29 Desember 2016 yang ikut 206 ribu WP, Kalimantan 1,3 juta WP yang ikut 27 ribu WP, Sulawesi 1,6 juta WP yang ikut 21 ribu WP, Bali, NTT, Papua, dan Maluku dari 1,3 juta WP yang ikut 27 ribu WP.

“Jadi jika 50 ribu UMKM di Jateng ikut tax amnesty maka di Jawa akan bertambah menjagdi 256 ribu wajib pajak ikut tax amnesty. Membayar pajak untuk mencapai tujuan negara dengan berbagai cara untuk memobilisasi sumber daya dalam perekonomian untuk mendukung peranan pemerintah sekaligus menstimulasi ekonomi,” beber Menkeu.

Selain menentukan kemajuan suatu negara, kata dia, jatuh bangunnya negara tergantung pengumpulan pajak. Maka membangun sistem dan distribusi perpajakan yang kuat dan bersih dan dipercaya rakyat itu sangat penting

“Saya sudah keliling dunia. Ada negara kaya SDA tapi pemerintahan keropos dan tidak mampu menyeleksi pajak sehingga negaranya miskin dan penuh korupsi, dan konflik,” terang Sri Mulyani.

Senada dikatakan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP. Menurutnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan belanja pegawai. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pajak itu seperti cara kerja pompa saat memompa ban sepeda. Menyedot uang dari masyarakat setelah terkumpul kemudian dikeluarkan lagi untuk pembangunan di berbagai bidang. Ternyata penjelasan seperti akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Apalagi dibuktikan dengan hasil yang nyata, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan sarana umum lainnya,” jelasnya.

Pendidikan politik tentang pajak dari masyarakat untuk masyarakat, menurutnya penting disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh kondisi jalan nasional di wilayah Jawa Tengah yang rusak parah dan kerap mengakibatkan kecelakaan, sehingga tidak sedikit warga yang protes kepada gubernur atau pejabat daerah setempat. Ketika masyarakat menyampaikan keluhannya terkait kerusakan infrastruktur kepada pejabat daerah setempat, maka gubernur akan merespon keluhan sekaligus menjelaskan tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan jalan dan sarana umum lainnya.

“Pak bro hari ini masih Desember, jadi anggaran sudah ditutup dan duit rakyat tidak bisa diambil mak bendudhuk (saat itu juga). Maka sementara jalan ini saya perbaiki tapi hanya ditambal, memang belum nyaman tetapi aman. Juga mohon maaf hasil pemeriksan BPK tunggakan pajak Rp 1,3 triliun, jangan-jangan termasuk anda. Pajak itu penting untuk pembangunan,” katanya.

Untuk menggenjot pendapatan pajak terutama pajak kendaraan bermotor, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jateng. Salah satunya Dinas Pendapatan membentuk tim kecil yang bertugas mendatangi rumah-rumah warga penunggak pajak kendaaran bermotor.

“Mereka datang secara door to door ada yang dijeguki anjing, ada yang diusir. Mereka bagian dari untuk menerapkan pelayanan yang paling gampang, yakni mendatangi warga secara langsung,” pungkasnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)