Kemenaker Siapkan Anggaran untuk Uji Coba LTSA di Jateng

Kam, 29/12/2016 - 21:38 -- a60es

Semarang - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyiapkan dana Rp 500 juta - Rp 600 juta pada 2017, untuk keperluan uji coba Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Anggaran itu untuk uji coba di tiga atau empat kabupaten di Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertranduk) Provinsi Jawa Tengah, Wika Bintang pada Rapat Tindak Lanjut Komitmen Bersama Pembentukan LTSA Penempatan TKI di Sembilan Kabupaten, di Kantor Disnakertranduk, Kamis (29/12). Anggaran yang diberikan Kemenakertrans itu, katanya, untuk keperluan sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan gedungnya disediakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/ kota yang bersedia melaksanakan uji coba.

"Kalau memang harus ada percontohan, kami menyarankan BNP2TKI bisa menyiapkan untuk percontohan ini. Syukur, kalau memang harus ada pada 2107, ya antara Kemenaker dan BNP2TKI berbagi. Baru kemudian pada 2018-nya hal-hal yang bisa dikover APBD bisa dipertimbangkan (karena pembahasan LTSA baru muncul di akhir tahun ini)," terang Wika.

Ditambahkan, pihaknya sudah melakukan studi banding ke beberapa daerah yang sudah mengoperasikan LTSA bagi calon TKI. Salah satunya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihaknya melihat gedung untuk layanan LTSA di tempat itu sudah bagus dan ideal, walaupun statusnya masih meminjam Balai Latihan Kerja (BLK). Tapi, Pemkab Indramayu sudah menyediakan lahan seluas 1.500 m2 dan meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan gedung. Kemudian, pengadaan peralatan yang berkaitan dengan imigrasi pun sudah diproses.

"Ini saya kira contoh yang sudah punya tekad besar untuk pembuatan LTSA, walaupun pada saat perjalanannya belum optimal. Kami laporkan juga, karena terlalu terburu-buru, untuk operasional LTSA 2017 belum teranggarkan. Padahal sudah operasional. Ini saya kira kita perlu hati-hati. Jangan sampai sudah di-launching tapi nanti gejalanya tidak bagus. Kalau Jateng, sepakat saja. Kalau iya, ayo segera," urai lulusan UGM itu.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP sepakat dengan pendapat Kadisnakertranduk. Sebab, jika terburu-buru dikhawatirkan justru hasilnya tidak maksimal atau malah terjadi masalah. Menurutnya, kalau dilakukan dengan cepat, harus benar dan selamat.

Karena melibatkan sejumlah lembaga seperti kepolisian, imigrasi dan BP3TKI, dia meminta lembaga-lembaga yang terlibat bisa betul-betul bersinergi. Sinergi merupakan wujud kebersamaan.

"Ini wujud kebersamaan kita. Jangan sampai kebersamaan cuma omongannya. Tapi juga dalam action-nya, kinerjanya, operasionalnya juga bersama," katanya tegas.

Puryono pun mengingatkan agar sembilan daerah terbesar sebagai "pendonor" TKI, yakni Brebes, Kendal, Cilacap, Wonosobo, Pati, Banyumas, Grobogan, Sragen dan Pemalang, betul-betul memegang teguh komitmen mewujudkan LTSA. Sebab, LTSA merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah bagi para calon TKI, yang akan memberikan devisa besar bagi negara. Melalui LTSA, para calon TKI akan mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat dalam mengurus berbagai persyaratan untuk bisa bekerja di luar negeri, melalui satu pintu.

"Saat ada KPK, kita bicarakan, TKI itu pahlawan devisa. Tapi apa penghargaan kita pada pahlawan yang masih hidup itu. Kita berikan kemudahan, kecepatan, dan murah. Keempat, transparan. Kalau ada pelayanan TKI yang saya dengar, saya ketahui tidak baik, saya nggak akan ambil pusing. Saya (akan) sikat habis. KPK saja sampai turun, kan artinya perhatiannya luar biasa," tutupnya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)